Ringkasan Berita:
- Proyek listrik jumbo Rp1,2 T mangkrak, kontrak diubah 10 kali.
- Nama besar terseret, Polri siapkan pemeriksaan maraton pekan depan.
- PLTU Mempawah hanya 85 persen selesai, negara tetap bayar ratusan miliar rupiah.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri menjadwalkan pemeriksaan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah, Kalimantan Barat, yang merugikan negara lebih dari Rp1,2 triliun.
Pemeriksaan akan digelar maraton selama dua hari, Selasa dan Rabu pekan depan.
Tersangka yang dipanggil yakni Presiden Direktur PT BRN sekaligus adik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Halim Kalla (HK); Dirut PLN 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM); Dirut PT BRN, RR; dan Dirut PT Praba Indopersada, HYL.
“Sesuai surat panggilan, Selasa 11 November 2025 tersangka FM dan RR, lalu Rabu 12 November 2025 tersangka HK dan HYL,” ujar Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Totok Suharyanto, Kamis (6/11/2025).
Namun hingga kini, belum ada konfirmasi kehadiran dari para tersangka. Polri menyatakan masih menunggu respons atas panggilan perdana tersebut.
Kasus ini bermula dari proyek pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat berkapasitas 2x50 MW di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah.
\Lelang ulang dilakukan PLN pada 2008, dan dimenangkan oleh konsorsium KSO BRN–Alton–OJSC, meski disebut tidak memenuhi syarat teknis dan administrasi.
Diduga kuat, perusahaan Alton–OJSC tidak tergabung dalam KSO yang dibentuk oleh PT BRN.
Sebelum kontrak ditandatangani, seluruh pekerjaan dialihkan ke PT Praba Indopersada yang juga dinilai tidak memiliki kapasitas teknis.
Kesepakatan imbalan fee pun muncul antara PT Praba dan PT BRN.
Kontrak ditandatangani pada 11 Juni 2009 dengan nilai USD 80,8 juta dan Rp507,4 miliar, atau total sekitar Rp1,254 triliun.
Namun, pekerjaan terhenti sejak 2016 dan hanya mencapai 85,56 persen. Meski demikian, pembayaran tetap dilakukan sebesar Rp323 miliar dan USD 62,4 juta.
“Betul, ini pemeriksaan pertama,” ucap Brigjen Totok.
Penyelidikan kasus ini telah berlangsung sejak 2024.
Total 65 saksi dan lima ahli telah diperiksa, termasuk dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), EPCC (Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning), serta ahli ketenagakerjaan dan keuangan negara.
Kasus ini merupakan hasil take over dari Polda Kalimantan Barat yang telah menyelidiki sejak 2021, dan dilimpahkan ke Bareskrim Polri pada Mei 2024.
Pemeriksaan ini menjadi tahap awal proses hukum yang diharapkan publik berlangsung transparan dan akuntabel.
Selain itu, belum terdapat pernyataan resmi dari Halim Kalla, Fahmi Mochtar, RR, HYL, maupun kuasa hukum mereka terkait kasus dugaan korupsi PLTU Mempawah maupun agenda pemeriksaan tersebut.
