Lidea Feed

Komisi III DPR melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (12/11).

Pembahasan ini digelar bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Rapat dimulai pukul 13.20 WIB dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

Suasana rapat panja RKUHAP di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Habiburokhman menjelaskan, Komisi III dan pemerintah akan mendalami 29 klaster masalah yang didapatkan dari masukan-masukan publik.

“Setelah melaksanakan RDPU dengan 93 pihak, baik perorangan maupun lembaga, melaksanakan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, Lampung, dan Banten,” ucap Habiburokhman.

“Serta menerima masukan tertulis dari 250 elemen masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan, terhitung sejak 8 Juli 2025, kami mencatat setidaknya ada 29 klaster masalah yang perlu dibahas kembali dalam rapat panja,” tambahnya.

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Akademisi Universitas Lambung Mangkulas Kalsel, Forum Advokat Pembaharuan HAP, dan Indonesian Center For Enviromwntal Law (ICEL) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (10/11). Foto: Abid Raihan/kumparan

Berikut adalah klaster masalah RUU KUHAP yang dibacakan oleh Habiburokhman:

Pemblokiran

Penghapusan istilah penyidik utama

Penuntut umum tertinggi

Penyandang disabilitas

Kebutuhan khusus dan kelompok rentan

Pengecualian dan pengawasan penyelidikan

Penjelasan intimidasi

Kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan melalui media damai

Mekanisme keadilan restoratif

Mekanisme penahanan terhadap hakim yang diduga melanggar hukum

Ketua MA sebagai pemberi izin penahanan di tingkat kasasi

Pengelolaan rumah tahanan

Penyitaan hak korban

Perluasan praperadilan

Penyanderaan

Penyesuaian dengan Pasal 69 Undang-Undang SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak

Perluasan alat bukti

Penegasan kewajiban hakim dalam pedoman pemidanaan KUHP

Pelaksanaan pidana denda korporasi

Pelaksanaan pidana angsuran

Bantuan hukum hak pendampingan korban

Restistusi

Hak perlindungan sementara

Mekanisme keadilan restoratif

Pencabutan pemblokiran

Ketentuan penutup

Sebagian masalah ini sudah mencapai kesepakatan di tingkat Panja DPR dan pemerintah. Misalnya soal restorative justice, penyitaan, hingga pemeriksaan tersangka yang diawasi CCTV.

Panja akan melanjutkan sisa pembahasan dalam rapat selanjutnya.