TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josephine Simanjuntak kecewa, Pemprov dinilai tidak memprioritaskan program sosial seperti subsidi pangan murah untuk warga. 

Kekecewaan tersebut diutarakan Josephine dalam interupsi di rapat Paripurna Rancangan Perda APBD (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2026, Rabu (12/11/2025). 

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dalam APBD 2026 mengalokasikan dana hibah untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi masyarakat (ormas) sebesar Rp315 Miliar. 

Pada APBD yang sama, Pemprov DKI Jakarta justru memangkas anggaran subsidi pangan murah untuk warga yang sebesar Rp300 Miliar.

"Alokasi dana yang cukup besar hari ini sebenarnya bisa dialokasikan kepada dana sosial. Seperti dana Hibah kepada Forkopimda dan organisasi masyarakat yang lain. Itu ada sebesar Rp315 miliar. Sedangkan dana sosial kita itu diturunkan," kata Josephine.

Dia curiga, Pemprov DKI Jakarta sengaja mengutak-atik anggaran dengan mengorbankan subsidi pangan yang seharusnya menjadi prioritas. 

"Dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar. Itu diturunkan Rp300 miliar (subsidi pangan), dimasukkan ke sini (anggaran hibah), bagi saya itu tidak masuk akal," tegas Josephine. 

Josephine meminta Gubernur mengokersi alokasi anggaran, agar APBD 2026 DKI Jakarta tetap fokus pada program sosial yang bermanfaat langsung ke masyarakat.

"Tolong Pak Gubernur untuk bisa mengkoreksi ini dengan serius untuk bisa seperti Pak Gubernur canangkan selama ini bahwa masyarakat Jakarta bisa lebih sejahtera dan bisa masuk dalam global city kita yang kita harapkan," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, program subsidi pangan pada 2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diprogramkan tanpa ada pemotongan. 

"Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu," kata Pramono.