Dapur MBG Wajib Punya Sertifikat Halal, Kepala BPJPH Jelaskan Alurnya
kumparanBISNIS November 17, 2025 04:00 PM
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki sertifikat halal.
Kepala BPJPH, Haikal Hassan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki sertifikasi halal, di samping kewajiban lain seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Karena memang amanat Presiden, MBG itu wajib bersertifikat halal. Selain bersertifikat laik dan higienis," kata Haikal saat Rakornas Bidang Sosial Kadin Indonesia, Senin (17/11).
Haikal melanjutkan, sejauh ini BPJPH sudah memberikan sertifikasi halal kepada sekitar 3.000 dapur MBG yang dikelola oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Kadin mitra utama kita, bahkan di MBG Kadin punya 3.000 dapur, kepala dapurnya kita latih bagaimana menyajikan makanan yang halal dan kemudian kita berikan sertifikat halal," katanya.
Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia. Pasalnya, transaksi produk halal Indonesia masih kalah jauh dari China dan Brasil, yang bukan merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim.
BPJPH mencatat, transaksi produk halal di China mencapai USD 21,8 miliar per tahun, diikuti Brasil di posisi kedua sebanyak USD 20 miliar. Sementara pada 2024, transaksi produk halal Indonesia hanya USD 11 miliar.
Ditemui usai acara, Haikal menjelaskan alur dapur MBG bisa mendapatkan sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh BPJPH melalui penetapan kepala dapur sebagai penyelia halal. Namun, saat ini baru berlaku untuk 3.000 unit.
"Untuk mendapatkan (sertifikat) halal, berarti petugasnya harus mengerti, kan. Nah hari ini, kita sudah lebih melatih 3.000 kepala dapur. Kepala dapur itu namanya penyelia halal. Dialah yang menyeleksi dapur-dapur itu dan bahan-bahannya," jelas Haikal.
Perbesar
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. Foto: kumparan
Sebab, lanjut dia, proses pengajuan sertifikat halal dapur MBG menggunakan skema reguler, yakni melibatkan pemeriksaan pihak terkait dan perlu menetapkan penyelia halal.
Namun demikian, ada berbagai skema yang disediakan oleh BPJPH bagi dapur MBG mendapatkan sertifikat halal, meliputi kerja sama hingga skema self declare alias proses mandiri dengan biaya masing-masing.
"Ada pola kerja sama, ada penggratisan, ada juga pola dibiayai oleh masing-masing. Jadi ada yang mandiri juga. Kenapa? Yang mau cepet ya barangkali tidak melalui antrean ya mandiri. Dia mengajukan sendiri," tuturnya.
"Kita latih sendiri langsung, tidak melalui program yang normal. Tidak melalui antrean seperti itu. Kita terbatas juga untuk melatih semuanya," kata Haikal.
Berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (BGN), program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melayani 40,5 juta penduduk Indonesia hingga 3 November 2025. Program ini dijalankan melalui 14.004 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.
Perbesar
