TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan perlunya langkah bersama antara Pemerintah dan DPR dalam memperkuat penataan tata kelola serta tata niaga timah nasional. Ia menilai sektor timah harus segera dibenahi agar memiliki kepastian harga, mekanisme perdagangan yang lebih tertib, dan standar keberlanjutan yang kuat demi kepentingan masyarakat dan negara.
Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat Selasa, 11 November lalu bersama Dirjen Minerba, Dirjen Gakkum, PT Timah Tbk, dan AETI, Bambang menyoroti pentingnya percepatan penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) komoditas timah. Kondisi tanpa HPM selama ini membuat harga di lapangan tidak seragam, menghambat transparansi, dan menempatkan penambang rakyat pada posisi yang rentan.
“Kami mengajak Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk mempercepat penetapan HPM timah agar tercipta kepastian harga yang adil dan terukur, terutama bagi penambang rakyat,” ujar Bambang.
Ia menekankan bahwa HPM harus disusun dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan sesuai kerangka hukum. Bambang juga memberi penekanan bahwa HPM Timah idealnya sudah ditetapkan dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026, sehingga menjadi standar yang jelas bagi seluruh pelaku industri pertimahan.
Selain isu harga, Bambang juga memberikan perhatian pada perlunya percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui skema koperasi. Menurutnya, pendekatan koperasi akan mempermudah pengawasan, meningkatkan kepastian legalitas, dan menjaga aktivitas penambangan rakyat tetap berada dalam koridor keberlanjutan.
“Penetapan WPR berbasis koperasi akan membuat aktivitas penambangan rakyat lebih terorganisasi, mudah diawasi, dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Bambang menegaskan bahwa pembenahan tata kelola timah akan menghasilkan manfaat yang luas: kesejahteraan masyarakat meningkat, penerimaan negara dari PNBP lebih optimal, aturan dapat dijalankan dengan lebih tertib, dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.
“Jika tata kelola dan tata niaga timah diperbaiki secara menyeluruh, kita bisa memastikan masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih layak, negara memperoleh pemasukan optimal, dan keberlanjutan lingkungan tidak dikorbankan,” tegas legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.
Ia menutup dengan ajakan kolaboratif kepada seluruh pemangku kepentingan — pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan komunitas penambang rakyat — untuk bersama-sama memanfaatkan momentum reformasi ini dan membangun sektor pertimahan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
