Prioritas kita itu Lombok Timur dan Lombok Utara, karena dua kabupaten ini dalam zona merah stunting,
Mataram (ANTARA) - Dua kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Lombok Timur dan Lombok Utara masuk dalam zona merah stunting, sehingga menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk melakukan intervensi stunting.
"Prioritas kita itu Lombok Timur dan Lombok Utara, karena dua kabupaten ini dalam zona merah stunting," kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri kepada wartawan usai rapat koordinasi penanganan kemiskinan dan stunting di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.
Wagub menjelaskan langkah intervensi terhadap dua kabupaten ini tanpa melupakan kabupaten/kota lain yang ada di NTB.
"Tetap akan ada sentuhan dengan kabupaten/kota lain. Tapi lebih banyak intervensi ke dua kabupaten agar warnanya bisa berubah dari merah ke kuning," kata Wagub Indah Dhamayanti.
Dari 10 kabupaten/kota di NTB, kata dia, Kabupaten Dompu dan Sumbawa Barat yang masuk zona hijau stunting, selebihnya berada di zona kuning.
"Akan ada rencana aksi seperti orang tua asuh selama 90 hari dengan pengawasan pemberian makanan, karena baru terukur itu selama 90 hari. Sudah ada yang terlaksana cuman belum maksimal," ucapnya.
Wagub menambahkan pihaknya bersama Bappeda, Dinas Kesehatan, dan seluruh kabupaten/kota, serta BKKBN akan melakukan rakor bersama kembali dengan skala yang lebih besar untuk menyusun program penurunan stunting tahun 2026.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB Lalu Hamzi Fikri mengakui Lombok Timur dan Lombok Utara masuk dalam zona rawan stunting di atas 35 persen. Rinciannya, Lombok Utara 35,3 persen dan Lombok Timur 33 persen.
"Kalau NTB stunting kita 29,8 persen. Kalau kita fluktuatif ada kenaikan dan penurunan. Kalau penurunan kita pernah sampai 8,1 persen, pernah naik 5,1 persen," ujarnya.
Menurutnya, strategi penanganan stunting di NTB kini lebih difokuskan pada pencegahan munculnya kasus baru, bukan hanya pemulihan anak yang sudah mengalami stunting.
"Fokus kita nanti di Program Desa Derdaya di mana kita sudah bergerak di 106 desa yang masuk dalam miskin ekstrem. Rencana aksi ini mendapat atensi nasional," katanya.
