Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau perkantoran dan sekolah di wilayah tersebut untuk membentuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik) mandiri guna mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD).
"Tempat kerja dan sekolah merupakan tempat kita menghabiskan sebagian besar waktu, juga perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan penyakit DBD," kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Sekretariat Kota Jakarta Pusat, Reza Pahlevi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Karena itu semua berkepentingan mencegah penyakit tersebut.
Ia mengatakan, data dari Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administrasi Jakarta Pusat menunjukkan adanya kasus DBD tidak hanya terjadi di lingkungan perumahan, tetapi juga berpotensi muncul di area perkantoran dan sekolah.
Reza menambahkan, kunci utama pencegahan DBD adalah dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui Gerakan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang dan Mencegah gigitan nyamuk dengan cara lain).
Pelaksanaan PSN sampai saat ini masih berfokus di tatanan pemukiman saja. "Saya sangat berharap bahwa pelaksanaan PSN 3M Plus dapat dilaksanakan di 7 tatanan dalam penanggulangan DBD," ujarnya.
Tujuh tatanan yang dimaksud, yaitu tatanan pemukiman, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, tempat pengelolaan makanan, sarana olahraga dan sarana kesehatan.
Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Rismasari mengatakan, data terbaru kasus DBD pada tahun 2025 menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kasus DBD pada 2024 sebanyak 1.222 orang, meninggal enam orang dengan angka insiden rate 110,1 per 1.000 penduduk. "Sedangkan pada 2025 total kasus 924, yang meninggal dua orang," katanya.







