Jakarta (ANTARA) - Sosiolog Universitas Terbuka Agus Mauluddin menyambut baik rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengintegrasikan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa/kelurahan untuk menghadirkan layanan sosial yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.
Agus mengatakan penyatuan Puskesos dan Posyandu menjadi langkah tepat untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pembaruan data dan layanan.
"Integrasi ini strategis karena meminimalkan ego sektoral yang sering membuat Puskesos mandek. Hasil penelitian terkait evaluasi program yang dilakukan lima tahun terakhir menunjukkan ego sektoral dan komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan/program terutama masalah integrasi data tetap menjadi persoalan. Karena itu, langkah Kemensos dan Kemendagri perlu diperkuat di level pelaksanaan," kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Penggabungan layanan, kata Agus, akan mempercepat akses masyarakat terhadap bantuan, seperti bagi lansia terlantar maupun keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sosial.
Namun, ia mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta integrasi data yang akurat, termasuk data anak, ibu hamil, dan menyusui.
"Akan ada saatnya integrasi ini mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)," tegasnya.
Menurutnya, pemuktahiran data merupakan titik krusial kesuksesan penggabungan Puskesos dan Posyandu.
Menurut ia, persoalan hajat hidup masyarakat desa sering luput terselesaikan karena data yang tidak akurat, dan akhirnya program pemerintah tidak sampai pada kelompok rentan di desa.
Agus juga menekankan pentingnya dukungan RT dan RW, tenaga pendamping profesional (TPP) desa/kelurahan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjalankan layanan terpadu ini.
Menurutnya, banyak persoalan sosial di desa tidak terselesaikan karena data tidak akurat dan tidak adanya pendampingan.
"Di lapangan, aktor informal seperti tokoh agama bisa menjadi jembatan bagi warga yang resistensinya tinggi. Sementara aktor formal seperti RT dan RW, serta TPP berperan menghubungkan warga dengan layanannya," katanya.
Melalui integrasi Puskesos dan Posyandu, Mendagri berharap layanan sosial menjadi lebih mudah dijangkau, tepat sasaran, dan mendukung program prioritas nasional yang menaruh perhatian besar pada perbaikan kualitas hidup masyarakat rentan.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dan Mensos Saifullah Yusuf berkomitmen meng integrasikan layanan Puskesos dengan Posyandu di desa dan kelurahan.
Puskesos selama ini menjadi pintu solusi sosial bagi warga, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga administrasi kependudukan.
Namun, operasional Puskesos di banyak daerah terhenti akibat ketiadaan operator desa yang mengelola dan memperbarui data sosial.
Karena itu, Mensos meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan pengaktifan kembali Puskesos.
Mendagri mengatakan keberadaan Posyandu di tingkat desa sesungguhnya memiliki beragam fungsi. Tugas Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.
Tito mengatakan integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Terlebih, Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata.
Ia pun mendorong agar layanan sosial di Posyandu diperkuat.
