BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai garda utama pengawalan pembangunan daerah dengan menetapkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-28 yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, pada Selasa (25/11/2025).

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memastikan arah pembangunan dan penganggaran Kalsel tetap terencana, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.

Sebelum pengesahan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK mempersilakan Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan akhir pembahasan RAPBD 2026. Laporan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD, Alpiya Rakhman.

Alpiya menegaskan, DPRD Kalsel telah menjalankan pembahasan RAPBD secara mendalam dan terukur.

“Banggar bersama TAPD telah melakukan serangkaian rapat intensif untuk memastikan RAPBD 2026 tersusun komprehensif dan sesuai arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Di tengah menurunnya transfer pusat yang berdampak pada kemampuan belanja daerah, Banggar mendorong berbagai langkah penyesuaian agar APBD tetap realistis dan mampu menjangkau program prioritas masyarakat.

Banggar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari optimalisasi PAD, efisiensi belanja, hingga penguatan sektor pelayanan dasar sebagai fokus utama tahun anggaran 2026.

Gubernur Kalsel Muhidin dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan DPRD dalam mengawal seluruh proses penyusunan APBD 2026.

Ia menegaskan bahwa arah pembangunan tahun depan akan difokuskan pada penguatan sektor-sektor vital.

“Pemerintah Provinsi menempatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemantapan ekonomi, dan konektivitas wilayah sebagai prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Sektor strategis lainnya seperti industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata disebut akan terus diperkuat demi meningkatkan daya saing Kalsel.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak menjaga sinergi agar APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banua.

Dengan penetapan APBD 2026, DPRD Kalsel menegaskan komitmen bersama Pemerintah Provinsi dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kalsel memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD diarahkan untuk kepentingan publik, mulai dari layanan dasar hingga program strategis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. (*)