Jakarta (ANTARA) - ASEAN bersama Program Pembangunan PBB (UNDP) menggelar lokakarya regional untuk memfinalkan penyusunan profil karbon biru dan pendanaan biru pertama di kawasan.
Kegiatan ini mempertemukan para pakar dari berbagai negara ASEAN guna merumuskan basis data dan analisis yang akan menjadi rujukan kebijakan ekonomi biru.
Deputi Menteri Bidang Pengembangan Makro Bappenas, Eka Chandra Buana, menegaskan bahwa penguatan karbon biru dan pendanaan biru merupakan pilar penting dalam agenda ekonomi biru ASEAN.
Ia mengatakan lokakarya ini menunjukkan bagaimana negara-negara kawasan dapat bekerja secara kolektif untuk memperkuat pengetahuan bersama dan mengembangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan.
Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, menyoroti kuatnya kolaborasi ilmiah di balik proses penyusunan profil.
UNDP mencatat bahwa lokakarya diikuti oleh 30 pakar teknis dari 11 negara anggota ASEAN. Pant menyebut upaya profiling ini melibatkan 98 pakar dari 35 institusi akademik dan riset di seluruh ASEAN dan Timor-Leste, yang membentuk komunitas ilmiah signifikan bagi kawasan.
Lokakarya yang berlangsung pada 27–28 November itu dirancang sebagai sesi kerja intensif untuk mematangkan draf, menguji asumsi, serta mengidentifikasi keterkaitan antara analisis karbon dan pendanaan.
Para peserta juga menelaah metodologi pengumpulan data, meninjau pendekatan analitis, dan menyusun sebelas profil karbon biru serta sebelas profil pendanaan biru tingkat nasional, dilengkapi dua profil pendukung di level regional.
Seluruh profil dijadwalkan diluncurkan pada Maret 2026. Dokumen ini diharapkan memberi gambaran lebih jelas bagi pemerintah tentang aset karbon biru dan kebutuhan pendanaannya, sehingga dapat menjadi dasar penguatan kebijakan ekonomi biru.
Pemerintah Jepang, melalui inisiatif Japan-ASEAN Blue Economy Cooperation, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi biru di kawasan.
Deputy Chief of Mission, Mission of Japan to ASEAN, Chujo Kazuo, menyatakan bahwa Jepang memandang penting kolaborasi dengan mitra regional dan para ahli lokal.
Menurutnya, keahlian harus berakar pada pengetahuan lokal dan kebijakan dibentuk melalui kepemilikan regional. Ia menambahkan bahwa pekerjaan ini kompleks, namun memiliki dampak potensial yang besar.
Melalui proyek tersebut, negara-negara kawasan mengambil langkah penting untuk melindungi ekosistem vital, memperkuat ketahanan iklim, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan, serta menjaga kemakmuran dan keamanan regional.
“Pekerjaan ini kompleks, namun dampak potensialnya sangat besar. Melalui proyek ini, kita mengambil langkah penting untuk melindungi ekosistem vital, memperkuat ketahanan iklim, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan, serta menjaga kemakmuran dan keamanan kawasan,” katanya.






