TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blora berhasil mencatat peningkatan signifikan dalam perolehan donasi Bulan Dana PMI tahun 2025. 

Total donasi yang terkumpul mencapai Rp 1.395.661.270,00, melampaui capaian tahun sebelumnya.

Tahun 2024, capaian Bulan Dana PMI tercatat Rp Rp1.124.266.872.

Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Bulan Dana PMI Tahun 2025, mengungkapkan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah, pengumpulan dana PMI tahun ini meningkat dari tahun lalu. Tahun ini, dana terkumpul sebesar Rp 1.395.661.270," jelasnya, saat Penutupan Bulan Dana PMI, di Pendopo Kabupaten Blora, Selasa (2/12/2025).

Di sisi lain, Ketua PMI Blora, Sutikono, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas suksesnya kegiatan ini.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas suksesnya pengumpulan bulan dana PMI tahun 2025," katanya.

Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, memberikan ucapan terima kasih atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya kepada Kapolres Blora atas kepemimpinannya yang sukses.

"Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah memberikan bantuan kemanusiaan melalui bulan dana PMI," tutur Sri Setyorini.

Wabup Sri Setyorini menekankan bahwa keberhasilan Bulan Dana PMI tidak hanya diukur dari target, tetapi juga sebagai momentum untuk melatih kepekaan sosial dan menumbuhkan rasa kemanusiaan di masyarakat.

Sri Setyorini berharap agar dana yang terkumpul dikelola dengan baik, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan dana yang terbatas, buatlah program-program prioritas sesuai permasalahan yang ada di Kabupaten Blora, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat. Semoga perolehan dana ini mampu meningkatkan pelayanan PMI dan PMI amanah," pesannya.

Ia juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para relawan PMI yang selalu siaga dalam penanganan bencana, seperti longsor, puting beliung, banjir, maupun saat pancaroba dan wabah penyakit melanda.

Mengantisipasi musim penghujan, Wabup meminta PMI untuk terus bersinergi dengan pihak terkait, seperti BPBD dan DinsosPPPA. 

Sinergi ini diperlukan agar penanganan masalah bencana, terutama menjelang puncak musim penghujan pada Januari hingga Februari 2026 mendatang, dapat berjalan. (Iqs)