Saya apresiasi kepada Wali Kota Sukabumi yang telah memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas selama 8 bulan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk memberikan gambaran realitas yang ada dan prospek ke depan Kota Sukabumi akan dibawa ke ara
Kota Sukabumi (ANTARA) - Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, diapresiasi oleh Komisi II DPR RI, saat delegasi wakil rakyat tersebut melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota tersebut.
"Saya apresiasi kepada Wali Kota Sukabumi yang telah memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas selama 8 bulan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk memberikan gambaran realitas yang ada dan prospek ke depan Kota Sukabumi akan dibawa ke arah mana," kata Wakli Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, sebagaimana informasi dari Diskominfo Kota Sukabumi, Rabu.
Komisi II DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Pemkot Sukabumi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada Selasa (2/12), Komisi II DPR RI diterima oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana beserta jajaran aparatur di Balai Kota Sukabumi.
Tujuan dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Aria Bima, adalah mendapatkan masukan dari Pemerintah Kota Sukabumi terkait transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut para Kepala Dinas dan Badan pada Pemerintah Kota Sukabumi memaparkan program kerja serta kinerja perangkat daerah yang mereka pimpin.
Aria Bima memberikan apresiasi kepada wali kota beserta jajaran, yang telah memberikan gambaran bagi pihaknya mengenai kinerja Pemerintah Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan Ayep Zaki dan Bobby Maulana.
Ia menambahkan salah satu hal yang menarik baginya adalah respons Pemerintah Kota Sukabumi terkait efisiensi dana transfer pusat ke daerah.
"Efisiensi disikapi dengan tidak mengurangi layanan publik, justru ada terobosan seperti pemberdayaan UMKM lewat dana wakaf, yang hari ini dipinjamkan modal tanpa bunga. Ini terlihat bagaimana cara manajerial tidak hanya sebagai kepala daerah tapi juga pemimpin, yang mencari terobosan tidak sekedar pemerintahan atas dasar rutinitas," katanya.
Komisi II DPR RI minta Pemkot Sukabumi memperkuat sistem digitalisasi pelayanan publik, yang menurutnya harus terus diperkuat.
Selain itu kunjungan kerja para wakil rakyat itu juga dimanfaatkan pula untuk mendengarkan secara langsung mengenai aspirasi penggabungan beberapa wilayah ke Kota Sukabumi.
"Ini akan menjadi perhatian khusus Komisi II DPR, nanti dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri. Tadi kami banyak mendengarkan dan beberapa hal akan kami bawa untuk menjadi materi rapat," kata Aria Bima.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Pemkot Sukabumi juga dihadiri sejumlah perwakilan pejabat dari Kemendagri, Kementerian PANRB, dan Kementerian ATR/BPN.
