TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Penanganan pasca-bencana alam di Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan finansial yang besar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengungkapkan bahwa total nilai kerusakan akibat bencana telah mencapai angka Rp5 triliun.
"Angka ini baru mencakup kerusakan, dan kerugian total diperkirakan jauh lebih banyak lagi," ujarnya diwawancarai di Padang, Jumat (12/12/2025).
Gubernur menjelaskan bahwa kebutuhan dana untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) diperkirakan bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari nilai kerugian tersebut.
"Biasanya ketika kita mau rehab rekon, kan juga ada banyak hal, ya. Mungkin bisa dua kali sampai tiga kali lipat daripada itu untuk rehab rekon," jelas Gubernur.
Untuk menutupi kesenjangan kebutuhan dana ini, Pemprov Sumbar telah berupaya keras mencari dukungan.
Mereka telah menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengembalian dana yang sempat dipotong karena kebijakan efisiensi, di mana pemotongan dana untuk seluruh Sumatera Barat sebelumnya mencapai Rp2,6 triliun.
"Memang sudah kita surati Kemenkeu, informasinya sudah ada pemibcaraan, tapi bagaimana kongkretnya belum kita dapatkan, kita harapkan ini bisa memenuhi termasuk untuk rehab rekon," ujarnya.
Isu anggaran rehab rekon ini juga akan menjadi salah satu bahasan utama yang akan dilaporkan langsung kepada Presiden RI saat beliau dijadwalkan berkunjung ke Sumbar besok, hari Sabtu (13/12/2025).
Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa fenomena-fenomena bencana yang terjadi akan menjadi dasar pertimbangan penting untuk perencanaan jangka panjang, terutama dalam memutuskan relokasi warga masyarakat yang rumahnya hancur dan mengalami rusak berat.
Meskipun kebutuhan anggarannya sangat tinggi, Gubernur menegaskan bahwa dana Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar yang dimiliki daerah jauh dari cukup, dan penanganan selama ini sangat terbantu oleh dukungan dari berbagai pihak.
Sementara itu, untuk penanganan segera, BNPB telah menyatakan kesiapan untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) di lokasi-lokasi yang sudah direncanakan, termasuk di Padang Pariaman, Agam, dan 50 Kota.(*)
