TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Upaya memperkuat internasionalisasi perguruan tinggi terus mendapat dukungan lintas sektor.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah yang menghadirkan Campus Imigration Point di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) beberapa waktu lalu, menjadi inovasi layanan keimigrasian yang dirancang untuk mendekatkan layanan kepada civitas akademika dan masyarakat sekitar kampus.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng, Haryono Agus Setiawan, menegaskan bahwa keberadaan Campus Imigration Point merupakan bentuk kontribusi nyata imigrasi terhadap pengembangan pendidikan tinggi Indonesia.
Dunia akademik, katanya, membutuhkan dukungan langsung dari layanan negara untuk mempermudah mobilitas internasional mahasiswa, dosen, peneliti, hingga tenaga ahli dari dan ke luar negeri.
“Imigration Point di Undip ini adalah inovasi besar. Kampus membutuhkan ekosistem layanan yang memudahkan interaksi global. Kita ingin pendidikan Indonesia kembali berada di jalur menuju universitas berkelas dunia,” ujar Haryono dalam keterangan persnya kepada tribunjateng.com, Sabtu (13/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu Indonesia menjadi rujukan penting bagi negara tetangga dalam pendidikan medis dan keilmuan. Namun kini, posisi tersebut harus dikejar kembali dengan memperkuat ekosistem yang mendukung kualitas, termasuk akses layanan keimigrasian yang cepat dan dekat.
“Sekarang justru Singapura dan Malaysia lebih maju dalam beberapa layanan pendidikan dan kesehatan. Kita harus mengejar itu, dan layanan seperti Imigration Point adalah kontribusi kami untuk membantu kampus membuka diri terhadap dunia internasional,” tegasnya.
Campus Imigration Point Undip tidak hanya melayani mahasiswa dan dosen asing, tetapi juga memberikan layanan pengurusan paspor dan keimigrasian bagi masyarakat umum di sekitar kampus.
“Kampus imigrasi point bukan hanya untuk WNA. Masyarakat juga bisa mengurus paspor lebih dekat dan nyaman,” ujar Haryono.
Sejak masa uji coba, layanan ini mendapat sambutan tinggi. Dari kuota awal 30 pemohon per hari, permintaan kini telah melonjak hingga sekitar 150 pemohon pada hari-hari tertentu.
Menurut Haryono, tingginya antusiasme ini menegaskan bahwa kawasan pendidikan membutuhkan dukungan layanan publik yang lebih mudah dan adaptif. Hal ini, katanya, menjadi alasan mengapa konsep Imigration Point sangat relevan bagi perguruan tinggi yang tengah mendorong program internasionalisasi.
Keberhasilan Undip sebagai pilot project mendorong sejumlah kampus lain di Jawa Tengah menyampaikan minat menghadirkan layanan serupa di lingkungan mereka.
Menurut Haryono, antusiasme itu cukup tinggi, terutama dari perguruan tinggi yang tengah mempercepat program global engagement, student mobility, dan kolaborasi riset internasional.
“Banyak sekali universitas di Jawa Tengah yang sudah menyampaikan ketertarikannya. Ada kampus yang mengajukan permintaan langsung agar layanan Imigration Point bisa dibuka di lingkungan mereka,” ungkapnya.
Permintaan tersebut kini sedang dipetakan. Haryono menegaskan bahwa pembukaan layanan baru akan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa dan dosen, kesiapan fasilitas, serta analisis beban kerja layanan keimigrasian. Bila memenuhi syarat, pihaknya siap mengusulkan pembukaan Imigration Point baru ke Ditjen Imigrasi pusat.
“Kami sangat terbuka dan akan mengajukan jika memang kebutuhan dan analisis kami mendukung. Tapi persetujuan akhir tetap ditetapkan pusat,” katanya.
Selain layanan berbasis kampus, Ditjen Imigrasi juga memperluas jangkauan layanan umum. Tiga kantor imigrasi baru, Blora, Tegal, dan Purworejo yang ditargetkan mulai operasional pada 2026.
Pembukaan ini, kata Haryono, sangat terbantu oleh kerja sama dengan pemerintah daerah yang menyediakan fasilitas penunjang.
“Tanpa dukungan fasilitas dari pemerintah daerah, layanan seperti ini tidak mungkin berjalan. Kami sangat menghargai kolaborasi itu,” ujarnya.
Terobosan layanan di kampus dan daerah juga selaras dengan capaian kinerja Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng sepanjang 2025. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp283,33 miliar, melesat jauh di atas target Rp111,87 miliar atau setara 253 persen.
Sepanjang Januari hingga 10 Desember 2025, jumlah dokumen keimigrasian yang diterbitkan meliputi 288.742 Paspor Elektronik, 27.500 Paspor Biasa 48 Halaman, 3.567 Paspor Biasa 24 Halaman, dan 1.356 Paspor Polikarbonat.
Total penerbitan izin tinggal mencapai 61.117 layanan, mencakup Visa on Arrival, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Affidavit. (*)
