BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan kembali disorot.
Hingga kini, rencana yang digadang-gadang mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas wilayah tersebut belum juga menunjukkan progres nyata di lapangan.
Anggota DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, menilai pemerintah pusat perlu bersikap jujur kepada masyarakat terkait kondisi sebenarnya, termasuk belum adanya alokasi anggaran pembangunan jalur kereta api baru pada tahun 2026.
“Kalau memang belum menjadi prioritas nasional, sampaikan secara terbuka. Jangan menggantung harapan masyarakat. Publik berhak atas kepastian,” ujarnya.
Baca juga: 11 Pekerja Tewas Terlindas Kereta Api Pemantau Gempa, Pemerintah Janji Proses Hukum Pihak Terlibat
Politikus yang akrab disapa Bang Dhin itu menyebut, sejak wacana jalur Banjarmasin–Tabalong hingga jaringan Trans Kalimantan kembali diangkat, belum ada pembangunan fisik yang berjalan.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan minimnya progres meski rencana tersebut telah berulang kali disampaikan ke publik.
Bang Dhin menilai, persoalan pendanaan dan ketiadaan investor kerap dijadikan alasan utama.
Namun hingga kini, pemerintah dinilai belum memberikan penjelasan yang komprehensif maupun peta jalan yang jelas terkait kelanjutan proyek tersebut.
“Kalau kendalanya pendanaan atau investor, seharusnya disampaikan apa adanya. Sertakan roadmap agar daerah tahu harus menyiapkan apa,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini.
Bang Dhin juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menyiapkan kajian teknis, kesiapan lahan, serta skema pembiayaan pendukung.
Langkah ini dinilai penting agar Kalsel tidak terus tertinggal dalam proyek-proyek strategis nasional.
“Kita tidak boleh terus menunggu. Masyarakat Kalsel butuh kepastian, bukan janji yang diulang dari periode ke periode,” katanya.
Di tingkat nasional, Kementerian Perhubungan telah merencanakan pembangunan jaringan jalur kereta api sepanjang 2.428 kilometer di Pulau Kalimantan.
Jalur tersebut dirancang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Selatan, lalu berlanjut ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Tahap awal pembangunan direncanakan dimulai di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 secara bertahap.
Rencana ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2042.
Dalam beleid itu, jaringan transportasi kereta api disebut akan dikembangkan sebagai bagian dari sistem transportasi darat IKN, terintegrasi dengan wilayah Kalimantan Timur serta antarkawasan di dalam IKN. Jalur kereta api umum direncanakan melayani perjalanan antarkota dan perkotaan.
Salah satu rencana jalur antarkota akan menghubungkan Banjarmasin–Pantai Lango–Karang Joang–Simpang Samboja–Samarinda.
Baca juga: Solusi Prabowo Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Ambil Dana Koruptor, Bukan Bicara Untung Rugi
Selain itu, terdapat pula rencana konektivitas antara kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dengan wilayah barat dan timur IKN hingga Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Untuk mendukung sistem tersebut, pemerintah juga merencanakan pembangunan sedikitnya 14 stasiun kereta api penumpang di kawasan IKN dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), serta empat stasiun operasi berupa depo kereta api.
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)
