TRIBUNNEWS.COM - Mesir menegaskan kembali penolakannya terhadap upaya pemisahan Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel-Aty, menekankan tujuan ini hanya dapat dicegah melalui keterlibatan pasukan internasional untuk memastikan keamanan dan menciptakan ketenangan, lapor Middle East Monitor.
Abdel-Aty menyampaikan hal tersebut dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, pada Sabtu (14/12/2025) malam.
Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral serta perkembangan regional yang menjadi perhatian bersama, menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir.
Mengenai Gaza, Abdel-Aty menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata dan melaksanakan fase kedua rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump.
Ia juga menyoroti perlunya penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, termasuk pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional Sementara (TISF) untuk memantau gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan mendukung pasukan Palestina dalam penegakan hukum.
Menurut Abdel-Aty, gencatan senjata saat ini bersifat rapuh dan rentan terhadap pelanggaran.
Diskusi tentang rincian pasukan stabilisasi internasional, termasuk komposisi, jumlah, dan mandat operasional, masih berlangsung, lapor Anadolu Agency.
"Tugas utama pasukan internasional adalah membangun zona penyangga antara Israel dan Palestina untuk mencegah serangan timbal balik," kata Abdel-Aty,
Kedua pihak akan memiliki hak memilih negara peserta, meski Israel menolak keterlibatan Turki karena kritik Ankara terhadap Tel Aviv.
Abdel-Aty menekankan tujuan utama pasukan internasional adalah mengakhiri pendudukan Israel, memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza, dan melindungi keselamatan warga Palestina.
Baca juga: ICC Tolak Permintaan Israel, Penyelidikan Kejahatan Perang Netanyahu di Gaza Tetap Berlanjut
Ia memperingatkan bahwa rencana awal Israel, menurut pandangan Mesir, mengarah pada pengosongan Jalur Gaza dan pembersihan etnis terhadap penduduk Palestina.
Selain itu, Abdel-Aty menegaskan dukungan penuh Mesir untuk memperkuat peran Otoritas Palestina, memastikan kembalinya pemerintah Palestina di Gaza dan Tepi Barat, serta mendukung rekonstruksi dan stabilitas jangka panjang kawasan.
Dalam pertemuan dengan para pejabat internasional di Forum Sir Bani Yas, ia juga membahas koordinasi regional terkait Sudan, Yaman, Suriah, dan Libya, serta pentingnya solusi dua negara untuk mencapai penyelesaian komprehensif atas konflik Palestina, lapor Egypt Today dan Sada News.
Mesir menegaskan posisi teguhnya terhadap pelanggaran kedaulatan Lebanon dan mendukung lembaga-lembaga nasional di kawasan untuk menjaga keamanan serta mencegah eskalasi konflik, menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam stabilitas regional.
Donald Trump menyatakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bertugas di Jalur Gaza mendapat dukungan semakin kuat dari berbagai negara.
“ISF sudah berjalan dengan sangat kuat, dan akan semakin kuat dengan semakin banyak negara yang bergabung,” kata Trump, dikutip Sputnik, Selasa (16/12/2025).
Dilansir Axios, Trump akan segera mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata di Gaza, termasuk pembentukan struktur pemerintahan baru, sebelum Natal pekan depan.
Fase kedua rencana perdamaian Trump, yang terdiri dari 20 poin, mencakup penarikan Israel dari wilayah tambahan di Gaza, pengerahan ISF, dan pembentukan struktur pemerintahan baru melalui Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump.
Baca juga: Gaza Dicekik Cuaca Ekstrem, Badai Byron Hancurkan Tenda Pengungsi dan Tewaskan 16 Warga Palestina
Beberapa negara, termasuk Turki, Indonesia, dan Pakistan, telah menyatakan minat mengirim pasukan ke Gaza.
Dewan Perdamaian yang terdiri dari sekitar 10 pemimpin Arab dan Barat akan memimpin struktur pemerintahan di Gaza.
Di bawah Dewan tersebut akan ada dewan eksekutif internasional yang menampilkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, utusan khusus Trump Jared Kushner, Steve Witkoff, dan pejabat senior dari negara peserta Dewan Perdamaian.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
