TRIBUNKALTIM.CO -Program Keluarga Harapan atau PKH masih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di Provinsi Kalimantan Timur, distribusi penerima bantuan sosial ini menunjukkan gambaran menarik mengenai kondisi sosial rumah tangga di berbagai kabupaten dan kota sepanjang tahun 2025.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan potret wilayah mana saja yang warganya paling banyak pernah menerima PKH dalam empat bulan terakhir.
PKH sendiri merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan.
Bersyarat berarti bantuan ini diberikan dengan ketentuan tertentu, seperti kewajiban menyekolahkan anak, memeriksakan kesehatan ibu hamil, balita, serta lansia.
Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat.
Baca juga: Cara Cek Bansos PKH Lewat HP dan Link Resmi Kemensos, PKH Tahap 4 2025 Kapan Cair?
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, persentase rumah tangga penerima PKH di Kalimantan Timur secara keseluruhan tercatat sebesar 5,83 persen.
Namun, jika ditelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan cukup signifikan antarwilayah.
Tujuh daerah tercatat memiliki persentase penerima PKH tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di Kaltim.
Berikut selengkapnya:
Kabupaten Penajam Paser Utara menempati posisi teratas sebagai daerah dengan persentase rumah tangga penerima PKH paling tinggi di Kalimantan Timur tahun 2025.
BPS mencatat 10,94 persen rumah tangga di wilayah ini pernah menerima bantuan PKH dalam empat bulan terakhir.
Angka tersebut jauh melampaui rata-rata provinsi.
Di posisi kedua, Kabupaten Kutai Timur mencatat 7,90 persen rumah tangga sebagai penerima PKH.
Wilayah dengan karakteristik geografis yang luas dan sebaran penduduk yang tidak merata ini memang masih menghadapi persoalan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja di sejumlah kecamatan.
Tingginya persentase penerima PKH di Kutai Timur menunjukkan peran penting program bantuan sosial dalam menopang kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.
Kabupaten Paser berada di urutan ketiga dengan persentase 7,65 persen rumah tangga penerima PKH.
Menariknya, Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi justru masuk dalam empat besar daerah dengan penerima PKH terbanyak secara persentase.
Data BPS mencatat 6,51 persen rumah tangga di Samarinda pernah menerima PKH.
Sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, Samarinda menghadapi tantangan urbanisasi, ketimpangan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan sosial.
Kehadiran PKH di kawasan perkotaan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, tetapi juga di kota besar.
Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi kelima dengan 6,36 persen rumah tangga penerima PKH.
Wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan populasi terbesar di Kaltim dan memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga pembangunan nasional, termasuk IKN.
Persentase ini menunjukkan bahwa di balik geliat pembangunan, masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial agar tidak tertinggal dalam arus pertumbuhan ekonomi.
Kabupaten Mahakam Ulu berada di urutan keenam dengan persentase penerima PKH sebesar 5,74 persen.
PKH menjadi sangat penting di Mahakam Ulu untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dasar, terutama di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan.
Di posisi ketujuh, Kabupaten Kutai Barat mencatat 5,51 persen rumah tangga sebagai penerima PKH.
Daerah dengan Persentase Penerima PKH Lebih Rendah
Sebagai perbandingan, Kota Balikpapan tercatat hanya memiliki 1,57 persen rumah tangga penerima PKH, terendah di Kalimantan Timur.
Sementara Kota Bontang berada di angka 3,99 persen, dan Kabupaten Berau sebesar 5,25 persen.
Perbedaan ini mencerminkan variasi tingkat kesejahteraan dan struktur ekonomi antarwilayah.
Data ini menggunakan referensi waktu empat bulan terakhir, yang berarti mencerminkan kondisi terkini penerima PKH pada awal tahun 2025.
Secara keseluruhan, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan tunai, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan manusia.
Dengan syarat pendidikan dan kesehatan, program ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Bagi Kalimantan Timur yang tengah bersiap menjadi pusat pemerintahan nasional, pemetaan penerima PKH menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.
