TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah pusat memastikan kesiapan anggaran besar untuk menangani dampak bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya telah memegang dana sebesar Rp60 triliun dari APBN 2025 yang secara khusus disiapkan untuk penanganan pasca bencana di tiga provinsi tersebut.

Dana jumbo tersebut bukan berasal dari pengajuan mendadak, melainkan hasil dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, khususnya pada program-program yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan, seperti berbagai kegiatan rapat.

Menariknya, anggaran itu sudah berhasil dikumpulkan bahkan sebelum bencana besar melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Baca juga: Diskon dan Subsidi Nataru Bukan Pura-pura, Purbaya: Uangnya Sudah Dihitung, Masyarakat Akan Nikmati

Hasil Sisiran Anggaran Sejak Awal

Purbaya menjelaskan bahwa proses pengumpulan dana Rp60 triliun dilakukan setelah APBN 2025 rampung dibahas dan disahkan di DPR.

Saat itu, Kementerian Keuangan langsung melakukan penyisiran menyeluruh terhadap program-program kementerian dan lembaga.

“Dananya kan dari APBN. Waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga.

Ternyata masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. 

Sudah kita sisir semuanya,” kata Purbaya di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin malam (Selasa, 16/12/2025).

Dari hasil penyisiran tersebut, anggaran yang dinilai tidak efektif langsung dialihkan dan dikonsolidasikan sebagai cadangan strategis negara.

Dana Sudah Siap Sebelum Bencana Terjadi

Purbaya menegaskan bahwa dana Rp60 triliun tersebut sudah tersedia sebelum rangkaian bencana banjir, longsor, lumpur, hingga kayu gelondongan melanda wilayah Sumatra sejak 25–27 November 2025.

“Sebelum bencana sudah kita kumpulkan Rp 60 triliun dari situ.

Jadi siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan Rp 60 triliun yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita sudah siap,” tegasnya.

Dengan kesiapan tersebut, pemerintah tidak perlu lagi mencari sumber pendanaan darurat ketika bencana datang, karena anggaran sudah berada di tangan negara dan siap digunakan.

Baca juga: Nekat Hubungi Purbaya! Pedagang Ini Curhat Ekonomi Tak Stabil, Minta Bansos untuk Bertahan Hidup

Fokus Rehabilitasi dan Pemulihan Jangka Panjang

Sebagaimana diketahui, penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga kini masih berlangsung.

Tidak hanya untuk tanggap darurat, Purbaya menekankan bahwa dana Rp60 triliun tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan rehabilitasi hingga tahun anggaran 2026 berjalan.

Untuk sisa waktu di akhir tahun ini, ia memastikan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih mencukupi.

Tambahan Anggaran Hunian Sudah Disiapkan

Khusus untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, Purbaya mengungkapkan bahwa BNPB telah memiliki alokasi tambahan anggaran yang siap digunakan.

“Kalau yang tahun ini kan ada BNPB kan sudah ngajuin Rp 1,6 triliun.

Kita masih ada Rp 1,3 triliun, enggak tahu dia mau ngajuin lagi. Mereka juga sebelumnya punya berapa ratus miliar. Jadi masih cukup,” tutur Purbaya.

Dengan skema tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan dasar para korban bencana, termasuk tempat tinggal, dapat segera dipenuhi.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa alokasi anggaran penanganan bencana akan difokuskan melalui BNPB, mengingat lembaga tersebut memiliki fungsi penanganan satu pintu.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan)