TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso - Pemkab Bondowoso telah menyiapkan grand design untuk revitalisasi Alun-alun Ki Bagus Asra. Meski desain final masih menunggu masukan lintas sektor, pemerintah memastikan revitalisasi tetap mengedepankan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) tanpa mengesampingkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL).
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
Salah satu program yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif dalam APBD 2026 adalah perbaikan jogging track dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,6 miliar.
“Jogging track itu tidak berdiri sendiri. Pasti ada perbaikan drainase juga. Semuanya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” ujar Fathur Rozi usai mengikuti presentasi grand design di Aula BP4D Bondowoso, Selasa (16/12/2025).
Baca juga: Sejumlah Anak Muda Bondowoso Keluhkan Kondisi Alun-alun Ki Bagus Asra
Fathur mengatakan revitalisasi Alun-alun Ki Bagus Asra akan mengedepankan kolaborasi dengan PKL. Penataan dilakukan bukan untuk menghilangkan aktivitas ekonomi, melainkan mengaturnya agar sejalan dengan fungsi ruang publik.
“Caranya bagaimana? Ya ayo kita kolaborasi dalam proses pembangunan,” terangnya.
Menurutnya, penyediaan ruang bagi PKL tanpa mengubah fungsi utama alun-alun sebagai RTH menjadi pijakan utama dalam perencanaan revitalisasi.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati DLH Bondowoso, Syahrial Fari, mengatakan revitalisasi RTH harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi masyarakat.
“RTH harus tetap berfungsi, tapi juga harus bisa mengakomodir kepentingan ekonomi dasar seperti UMKM di alun-alun,” jelasnya.
Baca juga: Gotong Royong Bersihkan Sisa Banjir Dusun Peh Bondowoso, Jembatan Darurat Dibangun
Namun demikian, Syahrial mengingatkan bahwa penataan PKL tetap harus memperhatikan aspek teknis, kebersihan, hingga pengelolaan sampah.
“Kalau terlalu banyak dan tidak tertata, itu justru akan merusak ekologi alun-alun sebagai RTH,” tambahnya.
Untuk itu, DLH berencana melakukan sosialisasi dan edukasi kepada PKL terkait rencana revitalisasi agar prosesnya berjalan tanpa konflik.
Secara keseluruhan, revitalisasi Alun-alun Ki Bagus Asra diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Besarnya kebutuhan dana ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Menurut Syahrial, berdasarkan pemaparan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), revitalisasi tidak memungkinkan jika langsung mengandalkan APBD dalam satu tahun anggaran.
“Harus bertahap. Apakah nanti murni APBD, atau menggabungkan APBN, CSR, atau sumber pendanaan lainnya,” ujarnya.
Anggota DPRD Bondowoso Komisi III, Sofi Indriasari, menyatakan dukungannya terhadap rencana revitalisasi Alun-alun Ki Bagus Asra. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan anggaran dan penataan PKL harus menjadi perhatian serius.
“PR kita sekarang bagaimana dengan PKL-nya. Sebelum dilakukan, harus ada pendekatan dulu,” kata Sofi.
Ia menegaskan, revitalisasi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab DLH semata, melainkan memerlukan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini bukan cuma DLH. Ada Dishub, ada Diskoperindag. Semua harus berkolaborasi,” pungkasnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi Alun-alun Ki Bagus Asra kerap menjadi sorotan publik. Sejumlah video yang beredar di media sosial menampilkan kondisi alun-alun yang dinilai memprihatinkan.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan sejumlah pemuda Bondowoso dalam diskusi ruang belajar Kolektif Kulon Project di Cafe SiniSuka, Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Bondowoso, Minggu (14/12/2025).
Beberapa keluhan yang mencuat antara lain kondisi hutan kota yang gelap pada malam hari, area yang kerap tergenang air saat hujan, tumpukan sampah di lapangan basket, serta jalur pedestrian yang dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas.
(TribunJatimTimur.com)
