TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG — Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menegaskan bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal fundamental bagi kelangsungan bangsa dan negara. 

Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan di Kota Magelang selalu menempatkan HAM sebagai prioritas utama.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Penguatan Kapasitas HAM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang digelar di Aula Adipura Kencana, Selasa (16/12/2025).

Kebijakan Pemkot Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Damar menekankan bahwa arah kebijakan Pemkot Magelang linier dengan program pemerintah pusat yang menempatkan HAM sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting dari upaya tersebut,” tandas Damar.

Tren Penurunan Kasus Kekerasan

Meski kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ditemukan di Kota Magelang, Damar menyebut terdapat tren penurunan.

Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat.

“Sekarang apa-apa cepat viral di media sosial. Ini juga menjadi bagian dari penguatan HAM. Masyarakat jadi lebih berani bersuara,” ujarnya.

Untuk memperluas edukasi, Damar mendorong pengaktifan berbagai grup WhatsApp di tingkat masyarakat sebagai sarana literasi HAM. 

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa tindakan yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari justru dapat melanggar HAM.

Damar mengapresiasi kolaborasi antara Pemkot Magelang melalui DPMP4KB dengan Kementerian HAM sebagai wujud nyata sinergi dalam penguatan kapasitas HAM.

Tantangan HAM Era Digital

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional, Stanislaus Wena, menyoroti tantangan baru kekerasan terhadap perempuan dan anak di era digital, termasuk ancaman penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

• Pesan Bupati Magelang Grengseng Saat Beri Tali Asih untuk 162 Atlet dan Pelatih

“Kekerasan verbal terhadap perempuan, kini banyak muncul dalam bentuk ancaman foto atau konten yang dimanipulasi dengan AI,” ungkap Stanislaus.

Menurutnya, membangun kesadaran HAM merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. (tro)