BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia menerima paparan awal serta usulan peningkatan infrastruktur yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang untuk didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Paparan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, dalam pertemuan bersama jajaran Pemkot Pangkalpinang di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PUPR meminta Pemkot Pangkalpinang untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan serta regulasi yang berlaku. 

Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, usulan pembangunan infrastruktur itu akan dikawal dan diproses lebih lanjut dalam mekanisme pembahasan APBN 2026.

Respons positif dari Kementerian PUPR tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Pangkalpinang. 

Sebelumnya, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memaparkan secara langsung kondisi eksisting infrastruktur di daerah, kebutuhan pembangunan prioritas, serta urgensi dukungan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan kota.

"Upaya ini kami lakukan semata-mata untuk mendorong kemajuan Kota Pangkalpinang. Pemerintah kota berkomitmen meneruskan amanat RPJMN dan memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional," ujar Saparudin, Rabu (17/12/2025).

Wali Kota yang akrab disapa Prof Udin itu menambahkan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, kebutuhan infrastruktur di Kota Pangkalpinang memerlukan dukungan lintas sektor, khususnya dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, guna meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat konektivitas wilayah.

"Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami berharap program peningkatan infrastruktur di Pangkalpinang dapat terwujud secara optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Prof Udin.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan di Pangkalpinang.

"Kota Pangkalpinang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari Pemerintah Pusat. Kami berharap usulan ini menjadi pertimbangan serius dan dapat direalisasikan secara nyata di daerah," pungkasnya.

Dalam kegiatan paparan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang turut didampingi Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang, M. Agus Salim.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)