- Rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar Papua juga ditanami kelapa sawit dikritik Amnesty International Indonesia.

Pasalnya, gagasan tersebut dinilai sebagai cerminan pengabaian terhadap pelajaran bencana ekologis.

Kritikan ini disampaikan oleh Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui akun media sosialnya pada Rabu (17/12/2025).

Usman awalnya menyinggung pernyataan Prabowo di awal tahun yang meminta lahan sawit ditambah.

Prabowo saat itu meminta semua pihak untuk tak takut terjadi deforestasi.

Namun, jelang akhir tahun, bencana ekologis melanda Sumatera.

“Di awal tahun anda meminta ‘tambah lahan sawit’ dan bilang ‘enggak usah takut deforestasi’. Jelang akhir tahun, terjadi bencana ekologis di Sumatra. Anda pura-pura lupa bahaya deforestasi,” kata Usman dalam pernyataannya.

Menurut Usman, hampir seluruh warga kritis dan para ahli lingkungan telah menyimpulkan bahwa bencana ekologis di Aceh-Sumatera berkaitan erat dengan pembabatan hutan.

Karena itu, rencana menjadikan Papua sebagai kawasan sawit dinilai sebagai langkah yang mengulang kesalahan yang sama.

“Sekarang, anda meminta agar Papua ditanami sawit. Ini suara Presiden Republik atau Presiden Direktur perusahaan sawit?” ujarnya dengan nada mempertanyakan.

Usman lantas menekankan posisi strategis Papua dalam ekosistem global. 

Ia menyebut Papua sebagai salah satu dari tiga kawasan hutan terbesar dan tersisa di dunia bersama Amazon dan Kongo yang berfungsi sebagai paru-paru dunia.

Diketahui, keinginan Prabowo agar Papua ditanami kelapa sawit disampaikan saat rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Prabowo menyebut, dengan penanaman sawit, Indonesia bisa menghasilkan BBM lebih banyak. 

# TRIBUNNEWS UPDATE # Amnesty Internasional # Prabowo # Sawit # Papua