SERAMBINEWS.COM, SIGLI – Tanah lumpur sisa banjir bandang semakin mengeras dan memadat. Kondisi ini menguburkan rumah warga hingga tiga pekan setelah bencana menerjang Kabupaten Pidie Jaya pada 26 November 2025.
Pantauan Serambi, Selasa (16/12/2025), menunjukkan ketinggian lumpur hampir menutup pintu sejumlah rumah. Struktur tanah yang semakin padat membuat rumah warga terdampak semakin terhimpit.
Kondisi serupa terlihat di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meurah Dua, salah satu lokasi yang mengalami dampak paling parah.
Ratusan rumah di gampong tersebut berada berdekatan dengan aliran Sungai Krueng Meureudu, sehingga lumpur yang terbawa banjir menumpuk sangat tinggi.
Hingga kini, sebagian warga belum mampu membersihkan lumpur yang mengepung rumah mereka. Proses pembersihan membutuhkan waktu berminggu-minggu karena volume tanah yang harus dipindahkan sangat besar.
Meski begitu, sejumlah warga mulai membersihkan lumpur secara mandiri dengan peralatan seadanya, dibantu keluarga dan tetangga.
Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah juga tidak luput dari terjangan lumpur. Aktivitas belajar mengajar di sekolah Pidie Jaya terdampak masih lumpuh total.
Sementara itu, aktivitas warga lebih banyak terpusat di posko bantuan. Di Gampong Beringin, Kecamatan Meurah Dua, warga mendirikan posko di pinggir jalan untuk memudahkan distribusi bantuan.
Warga datang ke posko untuk mengambil kebutuhan pokok bagi keluarga mereka yang selamat. Suasana duka masih menyelimuti masyarakat Pidie Jaya.
Pasokan listrik di sejumlah wilayah masih padam, jaringan internet belum pulih, dan gas elpiji 3 kg bersubsidi masih langka di Bumi Japakeh—julukan Kabupaten Pidie Jaya--.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie mencatat sebanyak 30 warga meninggal dunia akibat banjir bandang tersebut.
Sementara jumlah pengungsi mencapai 15.238 jiwa yang tersebar di lima kecamatan yakni Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, dan Panteraja.(naz)
Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri kepada Serambi, mengatakan, Pemkab tidak sanggup membangun hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang.
Menurutnya, kemampuan Pemkab saat ini hanya sebatas menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara dan hunian tetap.
“Korban banjir harus segera menempati hunian sementara atau hunian tetap agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga.
Saat ini kami telah menyiapkan lahan bagi warga yang kehilangan tanah akibat rusaknya permukiman mereka. Namun untuk pembangunan fisiknya, kami tidak sanggup karena daerah tidak memiliki anggaran,” ujar Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri.(naz)
