Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyusun Masterplan Pengelolaan Terpadu Bentang Darat dan Bentang Laut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.

Konsultasi publik tersebut digelar oleh CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah. 

Baca juga: Warga Desa Loli Oge Donggala Gelar Aksi Tolak Tambang dan Tuntut Transparansi Pengelolaan Lahan

Agenda tersebut berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (18/12/2025).

Pantauan TribunPalu.com, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina.

Penyusunan masterplan tersebut merupakan bagian dari Proyek SOLUSI yang saat ini dilaksanakan di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah, dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui Bappenas.

Peneliti CIFOR-ICRAF Indonesia, Feri Johana, menyampaikan pembentukan Pokja SOLUSI di Sulawesi Tengah menjadi langkah penting dalam mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Dugaan Maladministrasi dan Manipulasi Data, 12 Pejabat PTA Sulteng dan PA Palu Dilaporkan

“Pokja SOLUSI merupakan mesin utama dalam proses penyusunan masterplan pengelolaan terpadu bentang darat dan laut di Sulawesi Tengah,” ujar Feri.

Ia menjelaskan, Proyek SOLUSI hadir sebagai respons atas semakin kuatnya keterkaitan antara ekosistem darat dan laut, baik dari sisi manfaat maupun potensi dampaknya, sehingga membutuhkan tata kelola yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, integrasi pengelolaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembangunan di darat maupun di laut, melainkan memperkuat konektivitas antar-ekosistem agar saling mendukung.

Dalam kesempatan itu, Feri menegaskan dokumen masterplan yang dipaparkan masih berada pada tahap draf. 

Baca juga: Kakanwil BPN Sulteng Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushala di Parigi Moutong

Karena itu, konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan.

“Dokumen ini disusun secara terstruktur, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah, mulai dari pengumpulan data sekunder hingga data primer seperti tutupan lahan, tutupan laut, keanekaragaman hayati, hidrologi, dan kondisi lingkungan laut,” jelasnya.

Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan menjadi strategi dan skenario intervensi jangka panjang, khususnya untuk wilayah Padakimo yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Baca juga: Contoh Jawaban Formulir Diskusi Persiapan Ruang GTK 2025 di guru.kemendikdasmen.go.id

CIFOR-ICRAF bersama mitra pembangunan berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar masterplan ini dapat menjadi bagian integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.