TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri terkait.

Antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Sadewo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Selain para kepala daerah, Presiden juga menghadirkan jajaran strategis pemerintah pusat serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. 

Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan agar setiap provinsi dan kabupaten di Papua segera mewujudkan swasembada pangan berdasarkan potensi daerah masing-masing.

Baca juga: Dewan Adat-Aktivis Lingkungan Kecam Rencana Prabowo Perluas Sawit di Papua: Berkaca dari Sumatera

Pemerintah pusat menegaskan Papua tidak boleh dipaksakan menjadi lumbung padi jika secara ekologis lebih unggul dalam produksi sagu, umbi-umbian, atau perikanan.

Pemetaan wilayah berbasis data menjadi syarat mutlak agar potensi lokal dapat menjadi lokomotif utama ekonomi daerah.

Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr Methodius Kossay, memandang ini sebagai sinyal penting guna memastikan percepatan pembangunan Papua berjalan dalam satu komando dan terintegrasi lintas kementerian.

“Namun tantangan terbesarnya tetap berada pada tahap implementasi di daerah," ujar Kossay kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Kamis (18/12/2025).

Papua ditempatkan sebagai agenda lintas kementerian yang membutuhkan orkestrasi kebijakan dari hulu hingga hilir.

"Tanpa keberanian kepala daerah menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan konkret dan berpihak pada rakyat Papua, pertemuan ini berisiko berhenti pada level koordinasi elite.” 

Menurut Kossay, Papua bukanlah wilayah kosong tanpa tradisi pangan, melainkan memiliki sistem pangan lokal yang telah hidup, beradaptasi, dan bertahan selama ratusan tahun.

Karena itu, diperlukan pemetaan wilayah yang serius, komprehensif, dan berbasis data untuk mengidentifikasi komoditas unggulan sesuai karakter geografis, budaya, dan ekologi masing-masing daerah.

Sehingga pembangunan ekonomi daerah bukan sekadar pelengkap program nasional.

“Tidak semua wilayah Papua cocok dipaksakan menjadi lumbung padi. Ada daerah yang secara alami unggul pada sagu, umbi-umbian, hortikultura, perikanan, maupun peternakan lokal. Pembangunan pangan harus mengikuti logika alam dan budaya Papua, bukan sebaliknya,” ujar Kossay.

Di berbagai negara, kekuatan suatu wilayah selalu bertumpu pada kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Tanpa kemandirian pangan, pembangunan sektor lain akan rapuh dan bergantung pada pasokan dari luar.

Pembentukan lumbung-lumbung pangan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi bagian dari sistem perlindungan daerah terhadap krisis pangan dan gejolak harga.

Baca juga: Presiden Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit, Apa Kabar Banjir Bandang Sumatera?

Dengan kondisi geografis Papua yang menantang serta biaya logistik yang tinggi, kemandirian pangan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjamin keberlanjutan hidup masyarakat.

Keberhasilan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, serta percepatan pembangunan Jalan Trans Papua hanya akan efektif apabila ditopang oleh basis produksi lokal yang kuat.

Tanpa produksi pangan dari daerah sendiri, MBG berpotensi menjadi program distribusi semata, bukan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.

"Papua tidak membutuhkan proyek mercusuar. Papua membutuhkan kemandirian yang bertumpu pada kekuatan lokalnya sendiri," kata Kossay.

"Jika swasembada pangan, energi, dan ekonomi lokal dijalankan secara konsisten dengan menghormati kearifan lokal, maka Papua bukan hanya akan mengejar ketertinggalan, tetapi mampu berdiri berdaulat di atas tanah dan budayanya sendiri." (*)