SURYA.co.id Surabaya - Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal dan mendorong percepatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta penuntasan TB agar mencapai target maksimal pada akhir 2025.
Hal ini sesuai agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, mengingat tenggat akhir tahun yang semakin dekat.
Pemerintah kini membidik komunitas besar yang memiliki risiko penularan penyakit tinggi, salah satunya pondok pesantren.
Deputi III KSP yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama KSP Dr. Zahera Mega Utama, SE, MM didampingi dr. Adele Hutapea, M.Kes, serta Muhajir S.Kep., Ners, MMR., meninjau langsung pelaksanaan CKG di Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin, Gresik, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025).
Langkah tersebut diambil untuk menutup celah (gap) sebesar 35 persen dari target nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebanyak 100 juta orang.
"Capaian kita secara umum saat ini sudah 65 persen. Masih ada sisa 35 persen yang harus dikejar dalam waktu singkat. Karena itu, kami menyasar komunitas seperti pondok pesantren, lapas, dan perkantoran yang mobilitasnya tinggi," ujar Dr. Zahera Mega Utama, dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Antusiasme Warga Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis di Surabaya, Layanan Puskesmas 24 Jam
Perempuan yang akrab disapa Mega itu menyebut, pemilihan pondok pesantren sebagai titik fokus bukan tanpa alasan.
Dengan lebih dari 4 juta santri di seluruh Indonesia, pesantren merupakan lingkungan dengan interaksi komunal yang sangat intens selama 24 jam.
Mega menjelaskan bahwa selain pemeriksaan kesehatan umum, pemerintah melakukan skrining TBC (Tuberkulosis).
Di lingkungan asrama, risiko penyebaran penyakit paru tersebut sangat cepat jika ada satu santri yang terinfeksi namun tidak terdeteksi sejak dini.
"Kehidupan komunitas di asrama ini perlu perhatian khusus. Jangan sampai satu anak terdeteksi TB, lalu menularkan ke seluruh lingkungan. Kita antisipasi agar jika ada yang sakit, segera diobati demi menyelamatkan anak-anak yang lain," lanjut Mega.
Data menunjukkan sekitar 7,5 persen pelajar di Indonesia adalah santri. Namun, banyak pesantren yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan Puskesmas setempat.
Baca juga: Sukseskan Program Cek Kesehatan Gratis, Pemkab Gresik Kerahkan Tenaga Kesehatan ke Pelosok Desa
Hal ini kerap membuat akses kesehatan di ponpes menjadi prioritas sekunder.
Tenaga Ahli KSP, dr. Adele Hutapea, menambahkan bahwa di Jawa Timur saja, 4 persen anak usia pelajar berada di Pondok Pesantren.
Untuk itu Pemerintah ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, terlepas dari latar belakang pendidikannya.
"Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk mengurangi hambatan lintas sektor. Anak-anak di ponpes harus mendapat kesempatan dan fasilitas kesehatan yang sama dengan mereka yang berada di sekolah umum," kata Adele.
Pengasuh Ponpes Modern Sunanul Muhtadin, KH Muhammad Sunan Hamli, menyambut hangat inisiatif ini.
Menurutnya, kesehatan fisik adalah pondasi utama bagi para santri untuk bisa belajar dan menghafal Al-Qur'an dengan maksimal.
"Satu saja yang sakit, flunya saja bisa cepat menular, apalagi penyakit lain. Kami sangat berterima kasih dijadikan percontohan pertama. Ini adalah ikhtiar nyata, karena doa saja tanpa usaha maksimal tidak akan membuahkan hasil," tutur KH Sunan Hamli.
KSP berencana memperluas jangkauan visitasi ini ke berbagai kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Barat pada tahun 2026, mengingat kedua provinsi tersebut merupakan basis populasi santri terbesar di Indonesia.
Sebagai informasi, dilansir dari Kemendikbud 2024, jumlah anak pelajar usia SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia 53,14 juta.
Sementara menurut Kemenag (2024) data tercatat sejak 2021 ada sekitar 4 juta anak/remaja Santri dan angka ini terus bertambah setiap tahun.
Dengan demikian diestimasikan, sekitar 7,5 % pelajar (santri) berada di dalam asuhan Pondok Pesantren (Ponpes).
Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah Ponpes yang terbanyak.
Di sisi lain, Ponpes banyak yang belum teregistrasi dan sekaligus belum menjadi sasaran upaya kesehatan masyarakat kelompok anak & remaja di wilayah kerja Puskesmas setempat.
Untuk itu, Presiden Prabowo menekankan agar jangan ada seorang anak pun yang tertinggal dalam hal pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan pelayanan kesehatan, edukasi dan promosi kesehatan juga dilaksanakan di Ponpes.
