WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dalam satu hari yakni Kamis (18/12/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi diketahui melakukan 3 kali operasi tangkap tangan (OTT) atau operasi senyap,

Sejumlah orang diamankan KPK dalam 3 OTT tersebut. Namun sampai Kamis malam, belum ada identitas yang diumumkan KPK telah diamankan.

Daftar tiga kali OTT KPK itu dilakukan yakni:

Banten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penindakan secara tertutup di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (17/12/2025).

Sebanyak sembilan orang diamankan, termasuk jaksa yang bertugas di wilayah Banten dan seorang pengacara.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para pihak langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. 

Baca juga: Segel Ruang Bupati Bekasi, KPK Amankan 10 Orang Dalam Operasi Senyap

“Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Budi, Kamis (18/12/2025).

Budi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten.

Selain jaksa, OTT tersebut juga mengamankan pengacara dan pihak swasta sehingga total 9 orang yang telah OTT. Mereka juga menyita Rp900 juta dalam OTT tersebut.

"Di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta. Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (18/12/2025).

Saat dikonfirmasi mengenai kasus yang menjerat jaksa, pengacara dan para pengusaha swasta tersebut, Budi enggan berkomentar.

Dia menjelaskan bahwa KPK sedang menyusun konstruksi dan kronologi perkara. Ia menjanjikan akan menginfokan secara lebih detail dalam waktu singkat.

"Nanti perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi, konstruksi perkara. Nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya," ujarnya.

Budi juga berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan jaksa yang terkena OTT tersebut.

"Untuk koordinasi tentu nanti kami akan lakukan, tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan Bapak Fitroh bahwa kami di KPK dengan kawan-kawan di Kejaksaan Agung maupun kepolisian sebagai aparat undang-undang hukum secara intens terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi," jelasnya.

 Selain itu, Budi enggan berkomentar perihal status kewarganegaraan orang-orang yang terkena OTT KPK tersebut.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa di antara orang-orang yang terkena OTT beridentitas warga negara asing atau WNA.

"Nanti kami akan sampaikan ya statusnya apakah yang bersangkutan WNI atau WNA siapa saja begitu nanti kami akan sampaikan," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penangkapan jaksa tersebut.
 
 "Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh jubir KPK, bahwa memang ada pengamanan, terhadap oknum jaksa," kata Fitroh kepada wartawan.
 
"Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya," lanjut dia.
 
Kabupaten Bekasi

KPK membenarkan adanya operasi senyap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Sebanyak 10 orang diamankan dalam kegiatan OTT tersebut.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogress," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (18/12/2025)

Ia menyebut, sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang.

Terkait siapa-siapa saja, pihak KPK belum mau menjelaskan.

Termasuk terkait kasus apa yang tengah ditanganinya.

Baca juga: KPK Periksa Ridwan Kamil Soal Kasus Korupsi Bank BUMD Dalam Waktu Dekat, Tahap Fase Kritis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyegel ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025) malam.

Tak hanya ruangan bupati, KPK juga menyegel Kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan pantauan, garis dan segel bertuliskan KPK terpasang beberapa titik pintu masuk menuju ke ruangan bupati bekasi.

Begitupula, di pintu masuk kantor Disbudpora.

Sejumlah pegawai pemda juga enggan berkomentar terkait penyegelan tersebut.

Namun, salah satu petugas keamanan menyebutkan KPK datang pukuk 19.00 WIB.

Proses penyegelannya juga berlangsung singkat kurang lebih 15 menit dan langsung pergi meninggalkan gedung bupati.

Kalimantan Selatan

Lokasi ketiga di mana KPK menggelar OTT yakni di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.
 
"Benar, tim hari ini juga melakukan kegiatan di wilayah Kalsel," kata Budi Prasetyo.
 
 Budi mengungkapkan bahwa dalam operasi senyap itu, pihaknya mengamankan sebanyak enam orang.
 
 Akan tetapi, Budi belum membeberkan lebih lanjut terkait identitas pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
 
 "Sampai saat ini enam orang sudah diamankan. Tim masih di lapangan," terangnya.
 
 Lembaga antirasuah juga belum menyampaikan lebih detail konstruksi kasus terkait OTT tersebut.
 
 KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, baik di Banten, Bekasi maupun di HSU.