TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur kembali menjadi sorotan publik. 

Hingga kini, usulan pemekaran daerah otonom baru (DOB) masih terganjal kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2006.

Aturan Pemekaran Wilayah 

Pemekaran wilayah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam aturan itu disebutkan bahwa pembentukan daerah baru hanya bisa dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan daerah dengan syarat ketat. 

Meski demikian, jumlah usulan DOB terus bertambah dan kini mencapai 343, termasuk Bogor Barat dan Bogor Timur.

Moratorium pemekaran pertama kali diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Kebijakan ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemekaran yang dinilai membebani keuangan pemerintah pusat. Hingga kini, moratorium masih dipertahankan.

Baca juga: Temui Wakil Gubernur Jawa Barat, Bamsoet Dukung Rencana Pemekaran Daerah Jawa Barat

Bupati Bogor Dukung Pemekaran Wilayah 

Dengan adanya dukungan Politik Rudy Susmanto, Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menilai kekuatan politik Bupati Bogor Rudy Susmanto menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pemekaran. 

“Relasi politik vertikal Rudy Susmanto dengan gubernur, presiden, dan para menteri bersifat langsung, bukan hanya struktural, tetapi juga politis dan ideologis. Secara politik, proses percepatan pemekaran sudah berproses,” ujarnya. 

Menurutnya, persiapan dalam berbagai aspek tetap harus dilakukan untuk meyakinkan kualitas wilayah hasil pemekaran. 

Apresiasi Kepada Bupati dan Wakil Bupati Momentum Lokakarya, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan dan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) pada 17 Desember 2025 menjadi bukti dukungan pemerintah daerah. 

Acara yang dihadiri sekitar 1.500 stakeholder masyarakat Bogor Barat itu menegaskan komitmen Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi terhadap pemekaran wilayah. 

Dalam kesempatan itu, keduanya memaparkan program pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, termasuk dukungan terhadap pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur. 

“Stigma yang menyebut Bupati hanya fokus di Cibinong adalah isu yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan memecah belah kepemimpinan,” tegas Yusfitriadi

Dia menambahkan, visi dan misi pemekaran hanya bisa diwujudkan dengan dukungan kolektif seluruh elemen masyarakat. 

"Tanpa kohesivitas, kebijakan pemerintah sulit diwujudkan,” pungkasnya.