TRIBUN-MEDAN.com - Bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk Medan batal dikembalikan. Bantuan ini sempat dikabarkan dikembalikan karena tidak sesuai dengan aturan pemerintah pusat. 

"Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab," kata Wali Kota Medan Rico Waas saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025). 

Sebab, Presiden Prabowo menolak tawaran bantuan dari kepala negara yang lain.

Menurut Prabowo bencana banjir dan longsor di Sumatera belum tergolong bencana nasional meski merengut 1.000 jiwa. 

Namun kini kabar beredar bantuan berupa beras sebanyak 30 ton itu batak dikembalikan ke UEA. 

Muncul pernyataan berbeda dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kata Tito, bantuan beras dari UEA tidak jadi dikembalikan.

Tito menyampaikan, atas kesepakatan masyarakat, 30 ton beras dari UEA tersebut disalurkan ke Muhammadiyah. 

"Beras ini diserahkan kepada atas kesepakatan oleh masyarakat, kepada Muhammadiyah Medical Center," ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Baca juga: 187 Personil Amankan Nataru, Wabup Toba Ajak Masyarakat Nikmati Damai dan Sukacita Natal

Baca juga: Bantuan UEA untuk Korban Banjir Medan Ternyata Tak Jadi Dikembalikan, Disalurkan ke Muhammadiyah

Tito menjelaskan, terkait bencana banjir dan longsor ini, Muhammadiyah memang membuat suatu posko untuk bantuan kemanusiaan di Medan. 

Menurutnya, Muhammadiyah yang akan membagi-bagikan bantuan 30 ton beras itu kepada korban banjir Medan. 

"Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," imbuhnya. 

Sempat Rencana Dikembalikan

Sebelumnya Pemko Medan terpaksa mengembalikan bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) gegara larangan dari pemerintah pusat. 

Bantuan dari UEA ini rencananya disalurkan ke korban banjir di Kota Medan. 

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengakui telah mengembalikan dana tersebut karena mendapatkan teguran dari pemerintah pusat. 

Prabowo juga menolak tawaran bantuan dari negara lain. Prabowo yakin bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalah bencana banjir dan longsor tanpa bantuan asing. 

Padahal puluhan ribu rumah hancur, ribuan orang meninnggal, dan ribuan orang mengungsi tidak memiliki rumah. 

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengakui adanya pengembalian bantuan tersebut.

Ia berdalih, keputusan itu diambil setelah Pemko Medan mengecek regulasi dan mendapat arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pertahanan.

“Melalui koordinasi itu semua, harapannya memang tidak untuk diterima,” kata Rico usai meninjau harga sembako di Irian supermarket di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kamis (18/12/2025).

Rico menyebut, pemerintah pusat hingga kini belum membuka diri terhadap penerimaan bantuan dari pihak asing. Langkah ini jadi tanda tanya, karena Rico awalnya menerima bantuan secara terbuka bersama Airin. 

“Jadi kita putuskan untuk dikembalikan. Untuk Kota Medan, kita tidak menerima,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Informasi yang dihimpun Tribun Medan menyebutkan, bantuan dari salah satu organisasi UEA itu telah diterima dan disalurkan ke masyarakat sehingga kebijakan menjadi blunder. 

Bantuan tersebut bahkan diterima langsung oleh Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Airin, sebelum disalurkan kepada warga terdampak banjir.

Masalah baru muncul setelah Pemko Medan ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara.

Bantuan yang telah dibagikan itu kemudian ditarik kembali dari masyarakat penerima manfaat, memicu kebingungan dan kekecewaan warga.

Saat dikonfirmasi soal penarikan tersebut, Rico terkesan mengelak.

“Bukan ditarik, tapi sudah kita kembalikan (ke UEA),” ujarnya singkat.

Rico juga enggan memastikan apakah bantuan yang sudah sempat diterima warga akan diganti dengan bantuan lain dari Pemko Medan.

“Kita kan masih punya barang atau stok lainnya,” katanya, tanpa penjelasan rinci.

Sikap ini menuai sorotan, mengingat hingga kini warga di sejumlah wilayah terdampak banjir, termasuk Kecamatan Medan Marelan, masih mengaku belum menerima bantuan pascabanjir besar yang melanda 19 kecamatan di Kota Medan.

Saat disinggung soal keluhan warga tersebut, Rico kembali memilih jawaban normatif.

“Nanti kita kroscek lagi,” pungkasnya.

Sekda Bikin Video, Dinilai Cuci Tangan

Di tengah polemik yang kian melebar, Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, turut tampil memberikan klarifikasi.

Ia bahkan membuat video pernyataan resmi, yang dinilai sebagai upaya meredam kritik dan “membersihkan diri” Pemko Medan.

Dalam video yang dilihat Tribun Medan, Wiriya Alrahman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Video tersebut disebut diproduksi setelah adanya teguran keras dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penerimaan bantuan asing oleh Pemko Medan.

Sebagai informasi, bantuan dari Pemerintah UEA itu diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Shaima Al Hebsi, di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan, Sabtu (13/12/2025).

Bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 300 paket bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat. 

(*/tribunmedan.com)