TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hingga saat ini belum ada permintaan resmi terkait masuknya kembali baju reject ekspor ke Indonesia.
Ia menegaskan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, belum menerima pengajuan apa pun.
“Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada. Jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” kata Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Menurut Purbaya, apabila terdapat rencana pengembalian barang tersebut, mekanismenya harus diajukan secara resmi ke Bea Cukai.
“Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke Bea Cukai. Kalau itu kan bukan barang ilegal impor,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mencermati pengajuan tersebut apabila sudah masuk secara resmi.
Baca juga: Menkeu Purbaya Klaim Sistem Coretax Sudah Baik, 60 Ribu Orang Sekali Login
“Tapi kita lihat seperti apa. Tapi saya belum menerima surat permintaan,” ucapnya.
Purbaya juga menanggapi kemungkinan pemberian insentif terkait baju reject impor tersebut.
Menurutnya, kebijakan insentif tidak bisa diputuskan sepihak oleh Kementerian Keuangan.
Baca juga: Tanggapi Wacana Gaji Tunggal ASN, Menkeu Purbaya: Nanti Saya Pelajari Lagi
“Insentif tuh apa? Saya enggak bayar lagi. Enggak lah, biarin aja lewat,” ujarnya.
Namun, Purbaya menilai persoalan tersebut tetap perlu dibahas lintas kementerian karena berpotensi berdampak pada pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM.
“Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM,” ucapnya.
Soal baju reject awalnya diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tito menyebut sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian reject yang gagal ekspor tapi masih layak pakai.
Kemendagri sudah koordinasi dengan dua perusahaan yang siap mengirim 125.000 pakaian tersebut.
Ia menyarankan agar 125.000 pakaian reject yang batal ekspor dari pabrik dalam negeri, dikirimkan sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.
Merespons hal itu, Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut.
Kepala negara juga langsung menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.
"Saya kira bagus itu. Menteri Keuangan ya, dan ya oke dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan instansi Kemendagri yang menerima dan bertanggung jawab," kata Prabowo.
