TRIBUJATIM.COM - Bantuan beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Sumatra Utara dikembalikan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan, keputusan pengembalian itu diambil setelah pihaknya mengecek regulasi dan mendapat arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan.
“Melalui koordinasi itu semua, harapannya memang tidak untuk diterima,” ujar Rico di Irian Supermarket, Kecamatan Medan Barat, Kamis, (18/12/2025), dikutip dari Tribun Medan.
Dia menjelaskan langkah pengembalian dilakukan karena Pemerintah Pusat belum membuat keputusan untuk menerima bantuan dari pihak luar atau asing.
"Jadi, kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima," katanya.
Baca juga: Seskab Teddy Sebut Pemerintah sudah Turun Sejak Hari Pertama Bencana Sumatra
Soal pengembalian disebut karena adanya dugaan teguran dari Pemerintah Pusat dan Gubernur Sumatera Utara, Rico Waas tidak menjelaskan lebih lanjut.
Ia hanya menyampaikan bantuan itu tidak diterima.
"Intinya adalah memang kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima," ucap Rico Waas, dikutip dari Tribun Sumsel.
Bantuan dari salah satu organisasi UEA itu sebelumnya telah diterima dan disalurkan ke masyarakat sehingga kebijakan menjadi blunder.
Bantuan tersebut bahkan diterima langsung oleh Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Airin, sebelum disalurkan kepada warga terdampak banjir.
Masalah baru muncul setelah Pemko Medan diduga ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara.
Bantuan yang telah dibagikan itu kemudian ditarik kembali dari masyarakat penerima manfaat, memicu kebingungan dan kekecewaan warga.
Saat dikonfirmasi soal penarikan tersebut, Rico terkesan mengelak.
“Bukan ditarik, tapi sudah kita kembalikan (ke UEA),” ujarnya singkat.
Rico juga enggan memastikan apakah bantuan yang sudah sempat diterima warga akan diganti dengan bantuan lain dari Pemko Medan.
“Kita kan masih punya barang atau stok lainnya,” katanya, tanpa penjelasan rinci.
Sikap ini menuai sorotan, mengingat hingga kini warga di sejumlah wilayah terdampak banjir, termasuk Kecamatan Medan Marelan, masih mengaku belum menerima bantuan pascabanjir besar yang melanda 19 kecamatan di Kota Medan.
Saat disinggung soal keluhan warga tersebut, Rico mengatakan akan mengecek.
“Nanti kita kroscek lagi,” pungkasnya.
Baca juga: Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih karena Sudah Tak Sanggup Tangani Banjir, Bangun Dapur Umum Sendiri
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi banyak pemimpin negara yang ingin mengirimkan bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Namun, Prabowo menyampaikan terima kasihnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia mampu dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Prabowo menegaskan pemerintah bisa mengatasi sendiri bencana di Sumatra saat menanggapi desakan penetapan status darurat bencana nasional.
Saat berbicara dalam rapat tersebut, Prabowo menyinggung ada pihak yang menginginkan bencana di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," tutur Prabowo.
Prabowo juga telah menegaskan Indonesia adalah bangsa yang kuat, sehingga dapat menangani bencana Sumatra dengan kemampuan sendiri.
Ia bahkan bersyukur terkait hal tersebut.
“Bencana ini sekali lagi musibah tapi di sisi lain menguji kita, menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah mengatasi masalah dengan (kekuatan) kita sendiri,” kata Prabowo saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
