Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M. Rizki Wahyudi
TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Kedatangan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ke Rejang Lebong membawa harapan baru bagi pemerintah daerah pada Jumat (19/12/2025).
Dalam pertemuan di rumah dinas bupati, sejumlah persoalan krusial mulai dari jalan, RSUD hingga pariwisata disampaikan langsung kepada senator asal Bengkulu itu.
Bupati Rejang Lebong, M Fikri Thobari beserta Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Rejang Lebong menyambut langsung kunjungan kerja tersebut.
Dalam pertemuan itu, Bupati Fikri menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua DPD RI ke Kabupaten Rejang Lebong.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus mengalir ke Rejang Lebong terutama melalui pendanaan APBN tahun 2026 mendatang.
“Terima kasih atas kunjungan Ketua DPD RI. Selama ini beliau telah banyak membantu Provinsi Bengkulu. Kami berharap ke depan Rejang Lebong juga mendapat perhatian, khususnya dukungan anggaran pusat,”sampai Bupati Fikri, Jumat (19/12/2025).
Bupati Fikri turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan tahun 2025, terutama di sektor infrastruktur.
Di antaranya perbaikan jalan di beberapa titik serta pembangunan drainase di wilayah Kota Curup yang selama ini rawan banjir.
“Kita optimistis pekerjaan fisik tersebut bisa dituntaskan dalam waktu dekat,”katanya.
Baca juga: 130 Desa Kelurahan di Rejang Lebong Usulkan Lahan, Puluhan Gerai Koperasi Merah Putih Dibangun
Namun demikian, Bupati Fikri juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang cukup berat.
Pada APBD 2026, Rejang Lebong mengalami pengurangan dana transfer pusat sekitar Rp 131 miliar, ditambah kewajiban pembayaran gaji PPPK yang mencapai Rp 124 miliar.
Ia juga menyoroti belum diperolehnya Dana Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2025.
Oleh karena itu, Bupati berharap Ketua DPD RI dapat membantu mengawal agar Rejang Lebong memperoleh alokasi IJD pada tahun 2026.
Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada sektor kesehatan.
Bupati menjelaskan RSUD Rejang Lebong telah memiliki tenaga dokter spesialis, namun belum didukung alat kesehatan yang memadai.
“Akibatnya, banyak pasien harus dirujuk ke Bengkulu atau Palembang. Kami berharap bisa difasilitasi ke Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat kesehatan,”harap Bupati Fikri.
Bupati Fikri juga mengungkapkan lonjakan signifikan pasien poli jiwa.
Pada 2023 tercatat sekitar 700 pasien, meningkat menjadi 1.300 pasien pada 2024 dan kembali naik menjadi 2.600 pasien pada 2025.
“Sementara RSUD kita belum memiliki fasilitas rawat inap jiwa, sehingga pasien harus dirujuk ke RSJKO Bengkulu. Kami berharap RSUD Rejang Lebong bisa ditingkatkan menjadi RSUD Pratama,”ungkapnya.
Di bidang pariwisata, Bupati Fikri menyampaikan Rejang Lebong memiliki 99 destinasi wisata yang berpotensi dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Selain itu, sektor unggulan lainnya adalah pertanian hortikultura dan perkebunan kopi.
“Kami mendorong hilirisasi produk pertanian. Pendataan bahan baku terus dilakukan untuk mendukung program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis,”ujarnya.
Bupati juga menyebut upaya pemberdayaan Perumda Renah Skalawi serta peningkatan sarana pendidikan dari PAUD hingga SMP.
Bahkan, pada 2026 direncanakan pembangunan SMA unggulan Garuda di Rejang Lebong.
"Kami berharap di tahun 2026 nanti pemerintah pusat dapat membantu lebih banyak pembangunan di Rejang Lebong,"tuturnya.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyatakan komitmennya untuk membantu Pemkab Rejang Lebong mengakses sejumlah kementerian terkait.
“Saya siap memfasilitasi Pemkab Rejang Lebong ke Kementerian Pariwisata, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perdagangan,” ungkap Sultan.
Sultan bahkan langsung menghubungi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melalui sambungan telepon dan memperkenalkan Bupati Rejang Lebong.
Menteri Pariwisata pun menyatakan kesiapan mendukung pengembangan pariwisata daerah dan meminta Pemkab segera mengajukan proposal resmi.
Tak hanya itu, Sultan juga menghubungi Wakil Menteri Pertanian serta pejabat Kementerian PUPR.
Seluruh kementerian yang dihubungi menyatakan siap memberikan dukungan.
“Silakan Pak Bupati siapkan proposalnya dan sampaikan langsung ke para menteri di Jakarta. Saya akan membantu memfasilitasi,”pungkas Sultan.
