TRIBUN-MEDAN.com - Momen dua pejabat bisik-bisik saat membahas perkembangan bencana Sumatera dan penanganannya jadi sorotan.
Pejabat tersebut yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya.
Momen tersebut jadi sorotan sebelum menjawab tiga pertanyaan dari wartawan pada sesi tanya jawab, Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Jumat (19/12/2025).
Momen itu terjadi saat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan terkait pemanfaat kayu gelondongan yang ikut hanyut dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Awalnya, Teddy tampak menuliskan sesuatu di buku catatannya yang ada di atas meja.
Ia lalu tampak mengambil selembar kertas kecil dari buku catatan tersebut.
Lewat belakang tempat duduk Prasetyo Hadi, Teddy lalu mencolek lengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang duduk di sebelah kanan Prasetyo.
Pratikno lalu memanggil Tito yang duduk di sebelah kanannya.
Tito lalu tampak berbisik dengan Teddy di belakang Prasetyo dan Pratikno sambil duduk.
Saat itu, Teddy juga tampak mengangguk-angguk.
Tidak diketahui apa isi dari pembicaraan keduanya dan isi catatan tersebut.
Setelahnya Tito menjawab pertanyaan wartawan terkait sejumlah warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh yang mengibarkan bendera putih.
Tito mengatakan pengibaran bendera putih itu adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami.
"Kami mendengar, pemerintah memahami berbagai kritik, masukan, dan sikap masyarakat terkait upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera," ujar Tito.
"Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf ya bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat," imbuhnya.
Namun, lanjut dia, pemerintah wajib untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia melanjutkan, uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di sejumlah wilayah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
"Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat Indonesia atas uluran tangan dan gotong royong yang telah dilakukan," ucap dia.
"Kita terus bersama-sama dalam bingkai soliditas kebangsaan dan kemanusiaan untuk segera memulihkan," tambah Tito.
Tito lalu menjawab pertanyaan kedua terkait dengan polemik bantuan PBB terkait bencana untuk Aceh.
Dia menjelaskan telah berkomunikasi dengan pemerintah Aceh serta dua lembaga di bawah naungan PBB yakni Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dan dan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).
Ia mengatakn telah membaca surat yang menjadi polemik tersebut.
Surat itu, kata dia, ditandatangani secara elektronik.
Namun, kata dia, melalui media Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan tidak mengetahui perihal surat tersebut.
"Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut. Kami cek, sepertinya Sekda yang mengirim (surat ke PBB), karena adanya tawaran," ungkap Tito.
Tito mengatakan pihaknya juga telah menelusuri perihal bantuan yang dapat diberikan UNDP dan UNICEF dengan adanya surat dari pemerintah Aceh tersebut.
"Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling terutama untuk anak-anak dan wanita," kata Tito.
"Ini yang sedang kita bicarakan dalam bentuk konseling yang apa, bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa," lanjutnya.
Tito lalu menjawab pertanyaan ketiga perihal polemik bantuan beras seberat 30 ton untuk warga terdampak bencana di Kota Medan dari United Arab Emirates (UAE).
Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan Duta Besar UAE yang semalam menyampaikan bahwa bantuan 30 ton beras itu bukan berasal dari pemerintah UAE, melainkan dari lembaga kemanusiaan Bulan Sabit Merah UAE.
Lembaga tersebut, kata dia, bukanlah lembaga pemerintah.
"Berasnya sudah dikirim saat itu akan diserahkan ke Walikota Medan, Pak Rico, namun kemudian Pak Rico menyampaikan belum ada kejelasan mengenai mekanisme penerimaan dari internasional," kata dia.
"Dipikir oleh Pak Walikota ini dari pemerintah, government to government yang belum ada mekanismenya. Sehingga kemudian beras ini atas kesepakatan akan diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center," imbuh dia.
Saat ini, kata dia, beras tersebut sudah berada di tangan pusat bantuan kemanusiaan yang dibentuk Muhammadiyah dalam rangka bencana tersebut.
"Dan beras itu sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," pungkasnya.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan pada Kamis (18/12/2025) bahwa keputusan itu diambil seusai pihaknya mengecek regulasi dan mendapat arahan dari BNPB serta Kementerian Pertahanan.
Rico diketahui menarik kembali bantuan yang diberikan pada masyarakat seusai ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara.
Lebih lanjut, Rico menyatakan bahwa pemerintah pusat belum membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak asing.
Namun, fakta di lapangan berkata lain.
Diketahui, bantuan dari salah satu organisasi UEA telah diterima dan disalurkan pada warga terdampak banjir di Medan.
Di tengah polemik yang kian melebar, Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, turut tampil memberikan klarifikasi.
Ia bahkan membuat video pernyataan resmi, yang dinilai sebagai upaya meredam kritik dan “membersihkan diri” Pemko Medan.
Dalam video yang dilihat Tribun Medan, Wiriya Alrahman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Video tersebut disebut diproduksi setelah adanya teguran keras dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penerimaan bantuan asing oleh Pemko Medan.
Sebagai informasi, bantuan dari Pemerintah UEA itu diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Shaima Al Hebsi, di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan, Sabtu (13/12/2025).
Bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 300 paket bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat.
(*/TRIBUN-MEDAN.com)
Baca juga: Kondisi Hutanabolon Tapteng Masih Gelap Gulita,Sulit Dapat Air Bersih,Lumpur Genangi Rumah dan Jalan
Baca juga: Tampang Jaksa Albertinus Napitupulu Digiring ke KPK, Barang Bukti Uang Suap Ratusan Juta
Baca juga: Sosok Petinggi Jaksa RZ yang Ditangkap KPK, OTT KPK di Tangerang Sukses Ciduk 5 Orang
Baca juga: Info Penting untuk Warga Korban Banjir, Urus KTP, SIM, STNK, Sertifikat Hilang/Rusak Dipermudah
Sumber: TribunMedan.com/ Tribunnews.com
