TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam alokasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh waktu akan tetap bekerja pada tahun 2026 mendatang.

Namun skemanya tidak lagi menggunakan sistem tenaga honorer.

Hal ini diungkap langsung Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan (BKPP) Bengkalis Djamaluddin kepada tribunpekanbaru.com, Senin (22/12) siang.

Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah mereka akan diakomodir melalui sistem outsourcing.

"Mekanisme seperti apa nanti tidak lagi melalui BKPP Bengkalis. Karena wewenang kita hanya menangani ASN dan PPPK Bengkalis, sementara tenaga Outsourcing akan langsung ditangani Pengadaan barang dan jasa (PBJ)," jelas Djamaluddin.

Menurut dia, hasil rapat kemarin, mekanisme pembiayaan nantinya akan menggunakan beberapa skema, diantaranya pembiayaan outsourcing, pembiayaan dengan anggaran BLUD untuk tenaga kesehatan tertentu, pembiayaan dengan anggaran dana Bos untuk tenaga guru.

Baca juga: Sudah Sepakat, UMK Bengkalis 2026 Naik Jadi Rp 4.155.318

Baca juga: Penumpang Angkutan Laut Jelang Nataru Mulai Meningkat Dari Biasanya di Pelabuhan Bengkalis

"Kalau tenaga medis tertentu seperti dokter spesialis akan dibayarkan dengan dana BLUD. Sementara tenaga teknis lainnya seperti perawat, bidan dan lainnya akan dibayarkan dengan anggaran outsourcing," terangnya.

Djamaluddin menegaskan untuk teknis outsourcing tidak lagi menjadi tangung jawab BKPP.

Namun langsung OPD masing masing selalu pengguna jasa mereka.

"Tangung jawab pelaksana OPD masing masing," jelasnya. 

Djamaluddin menerangkan, saat ini sudah mulai tahapan pendaftaran, tenaga Non ASN Bengkalis yang tidak masuk dalam alokasi PPPK Paruh Waktu sudah mulai mendaftarkan diri dalam e-katalog sebagai syarat untuk ikut outsourcing. 

Menurut Djamaluddin, sesuai dari data yang diterima BKPP Bengkalis secara menyeluruh tenaga Non ASN yang tidak masuk alokasi PPPK paruh waktu tersebut sebanyak 6.610 orang.

Mereka tersebar diseluruh OPD yang ada di pemerintahan Bengkalis.

"Ini data dari seluruh OPD, 6.610 orang tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam alokasi PPPK Paruh Waktu," singkatnya.

( Tribunpekanbaru.com/Muhammad Natsir)