TRIBUNMEDAN.com, MEDAN – Rapat pembahasan penanganan banjir yang digelar Komisi IV DPRD Medan berlangsung panas.

Sejumlah anggota dewan meluapkan kekecewaan terhadap kinerja, Balai Besar Wilayah Sungai, BPBD hingga Pemko Medan yang dinilai tidak serius dalam menangani persoalan banjir yang terus menghantui warga.

Rapat yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan, Senin (22/12/2025), memanas setelah minimnya kehadiran perwakilan Pemko Medan dan pihak terkait dalam forum tersebut.

Anggota DPRD Medan, Renville, menyebut ketidakhadiran unsur penting pemerintah, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sebagai bukti lemahnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir.

“Ini rapat strategis, tapi kehadiran Pemko sangat minim. Bagaimana mau serius menangani banjir kalau forum penting seperti ini saja tidak dihadiri dengan lengkap,” tegas Renville.

Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dikelola Pemko Medan, namun belum berbanding lurus dengan hasil di lapangan.

“Anggaran kita sampai Rp1,5 triliun, tapi mereka sendiri pesimis banjir bisa dituntaskan. Sementara dari pusat hanya sekitar Rp250 juta untuk satu sungai, itu jelas tidak cukup,” katanya.

Renville menambahkan, normalisasi sungai hingga kini belum berjalan maksimal. Padahal, menurutnya, langkah tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir.

“Alat berat amphibi hanya dua unit, normalisasi sungai pun tak kunjung dilakukan. Kami mendorong APBD Kota Medan benar-benar digunakan maksimal untuk penanganan banjir,” ujarnya

Nada keras juga disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia memperingatkan akan terjadi ketegangan terbuka apabila pembahasan penanganan banjir kembali tidak fokus dan tidak menghasilkan solusi konkret.

“Kalau pembahasan banjir masih tidak fokus, kami siap ribut dengan Pemko Medan. Ini menyangkut keselamatan dan penderitaan warga,” tegas Paul.

Sementara itu, anggota DPRD Medan lainnya, Datuk Iskandar Muda, mempertanyakan langkah konkret Pemko Medan pascabanjir besar yang melanda Kota Medan beberapa waktu lalu.

Ia menyoroti persoalan penyempitan drainase di wilayah Metrologi, kawasan Citraland, yang dinilai memberi dampak langsung terhadap meningkatnya potensi banjir.

“Setelah banjir besar kemarin, apa langkah nyata Pemko? Penyempitan drainase di Metrologi Citraland ini jelas berdampak ke Kota Medan, tapi seolah dibiarkan,” kritiknya.

Para anggota DPRD Medan berharap program penanganan banjir yang telah direncanakan tidak berhenti di atas kertas.

Mereka mendesak agar langkah-langkah konkret dan terukur segera dijalankan sehingga pada 2026 mendatang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

(dyk/Tribun-Medan.com)