TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk melindungi masyarakat rentan pada tahun depan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun.

Dana tersebut tumbuh 8,6 persen dibanding proyeksi 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.

Sri Mulyani Indrawati saat masih menjabat Menteri Keuangan menegaskan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai program bantuan langsung maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga: BLT Kesra Tahap 2 Tahun 2025: Cara Cek dan Update Data Penerima Bansos Rp 900 Ribu Sesuai DTKS

“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025) seperti dilansir Kompas.com.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran perlinsos 2026 diarahkan pada beberapa fokus utama.

Pertama, peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Kedua, sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, anggaran juga ditujukan untuk memperluas akses permodalan dan pendampingan usaha.

Pemerintah menekankan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif sehingga mampu merespons kondisi dinamis masyarakat, termasuk saat menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana.

Anggaran Berbagai Program Perlinsos

Porsi terbesar anggaran perlinsos dalam RAPBN 2026 dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yakni sebesar Rp315,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah menyalurkan dana Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, Rp43,8 triliun dialokasikan untuk Kartu Sembako yang diberikan kepada 18,3 juta KPM.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp1,2 triliun untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan target 140,7 juta peserta.

Anggaran subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun, sedangkan subsidi non-energi sebesar Rp17,4 triliun.

Tak hanya itu, terdapat pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa senilai Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta dana Rp7,9 triliun untuk atensi sosial dan penanganan bencana.

Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,5 triliun.

Dana tersebut terbagi ke dalam tiga program utama.

Pertama, Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,5 triliun yang menyasar 21,1 juta siswa.

Kedua, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp17 triliun untuk membantu biaya pendidikan 1,2 juta mahasiswa.

Ketiga, Sekolah Rakyat senilai Rp4,9 triliun yang akan dikembangkan di 200 lokasi.

Program-program tersebut diharapkan dapat mencegah anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas.

Sektor kesehatan juga mendapat perhatian besar.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp69 triliun untuk memperluas jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari jumlah tersebut, Rp66,5 triliun dialokasikan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang mencakup 96,8 juta peserta.

Sementara itu, Rp2,5 triliun digunakan untuk subsidi iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, dengan target 49,6 juta peserta.

Melalui skema ini, pemerintah berupaya memastikan akses layanan kesehatan dasar tetap tersedia bagi masyarakat kurang mampu.

Selain bantuan langsung, RAPBN 2026 juga menekankan aspek pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah mengalokasikan Rp86,2 triliun untuk program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Sebesar Rp36,5 triliun digunakan untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan bagi 6,1 juta debitur, sementara Rp49,7 triliun dialokasikan untuk subsidi pupuk sebanyak 9,6 juta ton.

Sri Mulyani menegaskan bahwa besarnya alokasi perlinsos tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

“Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: 7 Daerah yang Warganya Paling Banyak jadi Penerima Bansos PKH di Kaltim

Ringkasan Program Perlinsos 2026 & Alokasi Anggaran

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

• Total anggaran: Rp315,5 triliun

Program Keluarga Harapan (PKH)

• Rp28,7 triliun
• Sasaran: 10 juta KPM

Kartu Sembako / BPNT

• Rp43,8 triliun
• Sasaran: 18,3 juta KPM

Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

• Rp1,2 triliun
• Sasaran: 140,7 juta peserta

BLT Desa

• Rp6,5 triliun
• Sasaran: 1,8 juta KPM

Atensi Sosial & Penanganan Bencana

• Rp7,9 triliun

Subsidi

• Subsidi Energi: Rp210,1 triliun
• Subsidi Non-Energi: Rp17,4 triliun

Pendidikan

• Total anggaran: Rp37,5 triliun

Program Indonesia Pintar (PIP)

• Rp15,5 triliun
• Sasaran: 21,1 juta siswa

KIP Kuliah

• Rp17 triliun
• Sasaran: 1,2 juta mahasiswa

Sekolah Rakyat

• Rp4,9 triliun
• Lokasi: 200 titik

Kesehatan (JKN)

Total anggaran: Rp69 triliun

PBI JKN

• Rp66,5 triliun
• Sasaran: 96,8 juta peserta

Subsidi iuran PBPU & BP Kelas III

• Rp2,5 triliun
• Sasaran: 49,6 juta peserta

Baca juga: Cara Cek Desil Bansos 2025 Pakai KTP di HP Lengkap dengan Link, Login Cekbansos Kemensos.go.id

Pemberdayaan Ekonomi

Total anggaran: Rp86,2 triliun

Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Rp36,5 triliun
• Sasaran: 6,1 juta debitur

Subsidi Pupuk

• Rp49,7 triliun
• Volume: 9,6 juta ton

Total Anggaran Perlinsos 2026

• Rp508,2 triliun