TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A secara resmi melepas bantuan logistik Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Pusat.
Pelepasan bantuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak di Provinsi Aceh.
Bantuan logistik tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, khususnya pada masa tanggap darurat dan awal pemulihan.
Penyaluran bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi terdampak.
Adapun bantuan logistik tersebut akan didistribusikan secara roadshow dimulai dari tanggal 21 Desember 2025 ke 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
Distribusi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah setempat agar bantuan dapat diterima tepat sasaran.
Safrizal menegaskan bahwa pelepasan bantuan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat dalam merespons bencana yang dialami masyarakat di daerah.
Menurutnya, kerja sama berbagai pihak menjadi kunci agar penanganan bencana dapat berjalan efektif.
“Pelepasan bantuan logistik ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana di Aceh mendapatkan dukungan yang cepat dan tepat,” ujar Safrizal, Senin (22/12/2025).
Pelepasan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat, Safriati Safrizal, sebagai bagian dari penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya kemanusiaan di Provinsi Aceh.
Menurut Safrizal Z.A., penanganan bencana membutuhkan sinergi berbagai pihak.
Baca juga: Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran di Kediamannya, Ini yang Dibicarakan
“Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, TP PKK Pusat, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar distribusi bantuan berjalan cepat serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan terus memantau proses distribusi bantuan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
