TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membantah jika Presiden Prabowo memiliki lahan sawit di tanah air.

Hasyim dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. 

"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektar pun di bumi Indonesia," ujarnya dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025" di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, dilansir ANTARA, Senin (22/12/2025).

Baca juga: Wakil Gubernur Ini Akhirnya Bicara Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu

Hashim mengatakan ada aktor yang menyebarkan fitnah bahwa Prabowo memiliki lahan sawit. Aktor itu disebutnya merupakan koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu. 

"Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," katanya. 

Baca juga: Kelistrikan Aceh Pulih: Gardu Induk Normal, PLN Kini Fokus Penormalan Distribusi ke Rumah Warga

Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia. 

"Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum," jelasnya.

Duga koruptor bayar pemengaruh sebar fitnah

Adik Prabowo ini mengamati bahwa hoaks tersebut diproduksi para pemengaruh atau influencer yang telah dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan mempunyai lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam. 

"Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit," tuturnya.

Baca juga: Sinergi Danantara dan BUMN Percepat Pemulihan Pascabencana di Aceh

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya dengan menutup secara penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.

"Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden," ujar Hashim.

(tribun-medan.com)

Sumber: kompas.com