TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Meski berada dalam masa peralihan kelembagaan, progres pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren positif dengan angka capaian 71,62 persen hingga akhir Desember 2025.
Kendati demikian, tantangan administratif seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan kepastian identitas jemaah masih menjadi catatan kritis bagi otoritas wilayah.
Plt Kepala Kanwil Haji dan Umrah Sumbar, M. Rifki melaporkan capaian positif terkait progres pelunasan biaya haji.
Baca juga: Pengawasan Tata Kelola Haji di Sumatera Barat Diperketat Demi Menjamin Transparansi Kuota
Hingga hari terakhir pelunasan, beberapa jemaah asal Sumatera Barat telah memenuhi kewajibannya.
“Secara statistik, capaian pelunasan di Sumbar telah menyentuh angka 71,62 persen, yang secara signifikan melampaui rata-rata nasional,”katanya dalam rapat Pembinaan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh se Sumbar dan ASN Bidang PHU Kanwil Kemenag Sumbar, Padang, Selasa (23/12/2025).
Rifky optimistis angka tersebut akan menutup hari ini di angka 80 persen sesuai target pemenuhan kuota wilayah.
Mengenai penguatan organisasi, Rifky menginformasikan bahwa dalam minggu ini akan segera dilaksanakan pelantikan pejabat guna mengisi posisi definitif.
Baca juga: Seleksi Petugas Haji 2026 Dibuka, Peserta Ikuti Tahapan Daerah hingga Pusat
Langkah ini sangat krusial agar kepemimpinan di tingkat kabupaten dan kota memiliki legitimasi penuh dalam pengambilan kebijakan strategis.
Hingga saat ini, delapan kabupaten/kota di Sumatera Barat dilaporkan telah memiliki kantor permanen yang layak.
Rifki menambahkan, pihaknya telah menyusun rencana strategis untuk membangun lima lokasi kantor baru Kabupaten/Kota pada tahun 2026.
Baca juga: Daftar Kuota Haji 2026 per Provinsi, Sumbar Dapat 3.928 Jemaah dari Skema Baru
Penyelenggaraan ibadah haji di Sumatera Barat kini memasuki fase pengawasan ketat seiring dengan masa transisi besar dalam tata kelola perhajian nasional.
Inspektorat Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memberikan atensi khusus untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari pelunasan biaya hingga rekrutmen petugas, berjalan tanpa praktik penyimpangan dan bebas dari "permainan" kuota.
Inspektur Wilayah (Irwil) III Kemenhaj RI, Mulyadi Nurdin menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus berlangsung dengan bersih, baik dan amanah sesuai amanah undang-undang.
"Sesuai keinginan Presiden Prabowo pelayanan haji ke depan harus lebih baik" ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf menginginkan semua pihak untuk berkomitmen menghadirkan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu juga meminta jajaran Pejabat Kementerian Haji di Sumatera Barat untuk menyelesaikan pengalihan Sumber Daya Manusia dan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah sesuai peraturan yang berlaku.
Baca juga: BPKH dan Pemprov Sumbar Dorong Haji Ramah Lingkungan dan Penguatan Wakaf Berkelanjutan
"Proses transisi harus berlangsung cepat karena pelaksanaan haji sudah di depan mata, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan monitoring, sesuai ketentuan, Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya," ujarnya. (TribunPadang.com/Arif Ramanda Kurnia)
