BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di tengah suka cita pengangkatan PPPK Paruh Waktu se Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung hari ini, Selasa (23/12/2025), ada ribuan honorer yang nasibnya masih di ujung tanduk.

Kepala Badan Diklat Kepegawaian (BKD) menyebut, ada sekitar 2.000 lebih tenaga honorer di Banjarmasin  yang gagal diangkat jadi PPPK.

Tenaga honorer dari berbagai instansi tersebut harus bersabar gagal jadi PPPK karena kuota dan kualifikasi. 

Mengenai nasib tenaga honorer tersebut, pihaknya mengaku belum bisa memastikan. 

"Kita akan meminta kebijakan dari Wali Kota bagaimana tindak lanjutnya. Rencana akan dirapatkan dulu untuk membicarakan kelanjutan honorer," ucapnya, Selasa (23/12/2025).

Baca juga: 6.398 PPPK Paruh Waktu Dikukuhkan, Ketua DPRD Kalsel Ingatkan Ini

Sebagai gambaran awal, ia mengatakan ada kemungkinan sistem outsourcing atau alih daya diberlakukan bagi tenaga honorer.

Sementara itu, honorer dari profesi guru di Banjarmasin juga masih banyak yang terjegal jadi PPPK.

Terkait kondisi itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Ryan Utama, mengatakan pihaknya masih berupaya mencari solusi memperjuangkan nasib para guru honorer yang tertinggal.

“Masih dirapatkan lagi dengan BKD, organisasi dan Badan Keuangan untuk sisa guru honorer yang tidak diangkat seperti apa ke depan,” ucap Ryan.

Ditambahkannya, saat ini nasib para guru honorer sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. 

Ini sebab, pemerintah pusat telah memastikan tidak ada lagi kebijakan pengangkatan PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, mulai 2026, sehingga satu-satunya jalur yang masih dibuka hanya melalui seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS).

“Kalau untuk pengangkatan PPPK pasti kami berpedoman dengan pusat. Namun berhubung tahun depan tidak ada, jelas daerah sendiri memikirkan nasib guru honorer ini,” ujarnya.

Baca juga: 6.398 PPPK Paruh Waktu Pemprov Kalsel Dikukuhkan, BKN: Peluang Jadi Penuh Waktu Ada  

Menurutnya, Pemko Banjarmasin kini tengah merumuskan skema solusi yang paling memungkinkan dan realistis agar ratusan guru honorer tersebut tidak kehilangan pekerjaan begitu saja. 

Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan dunia pendidikan. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)