Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengakui persoalan perencanaan infrastruktur di masa lalu kini menjadi beban serius bagi pembangunan daerah.

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, secara terbuka menyampaikan bahwa banyak infrastruktur berstatus kabupaten belum didukung dokumen perencanaan yang memadai.

Baca juga: Akses Jalan Utama Desa Skikilale Rusak Parah Akibat Longsor, Warga Kesulitan Melintas

Baca juga: Pemkab SBT Dorong Industri Sagu, Siapkan 300 Ribu Hektare Lahan Investasi

Hal itu dianggap menyulitkan daerah untuk mengakses program pembangunan nasional.

Kondisi tersebut baru benar-benar dirasakan ketika pemerintah daerah berupaya mengejar program Instruksi Presiden (Inpres) di sektor infrastruktur.

“Kalau kita di daerah membangun satu infrastruktur, dengan modal DED saja itu sudah bisa membangun. Tapi pemerintah pusat punya kriteria yang berbeda,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).

Ia mengakui, pemerintah pusat mensyaratkan kesiapan dokumen yang jauh lebih ketat dibandingkan standar pembangunan daerah.

“Kita harus menyiapkan DED, feasibility study, dan dokumen lingkungan sebagai bagian dari kesiapan kriteria,” tegasnya.

Namun kenyataannya, kata Fachri, hampir seluruh jalan yang berstatus kabupaten belum memiliki kelengkapan dokumen tersebut.

“Jalan-jalan yang statusnya kabupaten itu hampir semuanya tidak lengkap dokumen perencanaannya,” ungkapnya.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengusulkan pembangunan infrastruktur ke pemerintah pusat, meski kebutuhan di lapangan sangat mendesak.

Situasi tersebut kemudian memaksa Pemkab SBT melakukan perubahan arah kebijakan pembangunan, khususnya pada 2026. 

Fachri menyebut, masyarakat kemungkinan besar belum akan melihat lonjakan pembangunan fisik secara signifikan pada tahun tersebut.

Menurutnya, langkah ini bukan karena pemerintah daerah tidak ingin membangun, melainkan sebagai upaya membenahi fondasi perencanaan yang selama ini terabaikan.

“Saya memilih untuk berhenti sebentar untuk tidak cepat-cepat melakukan berbagai kegiatan konstruksi. Menunda memperbaiki data awal itu sesuatu yang nanti menyulitkan kita untuk jangka waktu yang sangat panjang,” bebernya.

Meski begitu Fachri optimistis, pembenahan yang dilakukan saat ini akan menjadi pijakan penting bagi pembangunan SBT ke depan. 

Ia memperkirakan hasil dari kebijakan tersebut baru akan terlihat dalam jangka menengah.

“Mudah-mudahan di tahun 2027 baru akan kelihatan secara lebih baik,” tutupnya.(*)