Nasib pilu membayangi puluhan ribu calon jemaah haji di wilayah Sumatera. Akibat bencana alam yang melanda, sekitar 20.000 calon jemaah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2025.

Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, kendala utama saat ini adalah proses pelunasan biaya haji yang terhambat di daerah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Total ada sekitar 20 ribuan (jemaah). Rata-rata pelunasan di Sumbar sudah 60 sekian persen, Sumut 60 persen, sedangkan Aceh baru 50 sekian persen," ujar Irfan usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Padahal, rata-rata pelunasan haji secara nasional sudah mencapai angka 91 persen.

Tenggat Waktu Pertengahan Januari

Pemerintah dan DPR kini tengah berpacu dengan waktu. Irfan menyebut pihaknya masih berusaha sekuat tenaga agar jadwal keberangkatan bisa ditepati. 

Namun, jika hingga pertengahan Januari 2025 pelunasan belum juga rampung, pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas.

"Kalau nanti sampai pada hari tertentu tetap belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita over (alihkan) kuotanya ke provinsi lain," tegas Irfan.

Konsekuensinya, para jemaah yang terkendala bencana tersebut akan diprioritaskan untuk keberangkatan tahun berikutnya.

DPR Beri 'Lampu Hijau' Diskresi

Merespons situasi darurat ini, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan pihaknya siap memberikan payung hukum atau diskresi khusus bagi Kementerian Haji.

"Komisi VIII memberikan peluang bagi kami untuk melakukan perubahan-perubahan selama tidak keluar dari perundang-undangan," kata Marwan.

Ia menyadari waktu persiapan semakin sempit mengingat DPR akan memasuki masa reses dan baru kembali pada 14 Januari. Oleh karena itu, Komisi VIII menyepakati satu pasal 'pamungkas' dalam kesimpulan rapat yang mengizinkan Menteri Haji mengambil langkah darurat bila situasi di lapangan memaksa.