TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan mengembalikan minyak mentah maupun kapal-kapal tanker yang disita di lepas pantai Venezuela.
Trump menyatakan bahwa aset-aset tersebut akan tetap berada di bawah kendali Washington, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Karibia dan kebijakan tekanan maksimum terhadap pemerintah Venezuela.
“Kita akan menyimpannya. Mungkin kita akan menjualnya, mungkin kita akan menyimpannya. Mungkin kita akan menggunakannya di Cadangan Strategis. Kita juga akan menyimpan kapal-kapal itu,” ujar Trump kepada wartawan di Florida, dilansir Anadolu.
Trump menilai kapal-kapal tanker tersebut terlibat dalam aktivitas perdagangan minyak yang melanggar rezim sanksi, yang selama ini diberlakukan untuk menekan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Oleh karena itu, ia menganggap tidak ada kewajiban hukum maupun politik untuk mengembalikannya.
Alasan utama lainnya berkaitan dengan strategi ekonomi dan energi Amerika Serikat.
Trump membuka kemungkinan bahwa minyak sitaan tersebut dapat dijual, disimpan, atau bahkan dimanfaatkan untuk Cadangan Strategis Minyak AS.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memaksimalkan nilai strategis dari aset yang telah disita, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global.
Selain faktor ekonomi, Washington mengaitkan kebijakan ini dengan isu keamanan dan pemberantasan narkoba.
Pemerintahan Trump menuding Venezuela sebagai salah satu jalur utama penyelundupan narkotika ke Amerika Serikat melalui laut.
Baca juga: Rusia Dukung Penuh Venezuela Hadapi Blokade dan Tekanan Militer AS di Laut Karibia
Dengan menahan kapal-kapal tanker dan meningkatkan patroli maritim, AS mengklaim berhasil menurunkan arus narkoba secara signifikan hingga 96,2 persen.
“Kita menyelamatkan 25.000 nyawa setiap kali kita melumpuhkan sebuah perahu. Lebih dari 96 persen berhasil dihentikan melalui laut,” katanya.
Penahanan kapal sitaan dipandang sebagai bagian dari operasi laut yang lebih luas untuk memutus jaringan kriminal lintas negara.
Di sisi lain, keputusan menahan aset Venezuela juga berfungsi sebagai sinyal politik. Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa kebijakan blokade dan penyitaan tidak bersifat simbolis, melainkan nyata dan memiliki konsekuensi langsung.
Dengan tidak mengembalikan minyak dan kapal, Washington berharap dapat mempersempit ruang gerak ekonomi pemerintah Venezuela, sekaligus memberi peringatan kepada pihak lain agar tidak melanggar sanksi yang berlaku.
Untuk mengecam tindakan militer Amerika Serikat yang terus menekan kawasan Karibia, Presiden Venezuela Nicolas Maduro secara resmi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Permohonan itu tertuang dalam sebuah surat resmi Presiden Maduro yang dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, pada Selasa (22/12/2025).
Dalam surat tersebut, Maduro menegaskan bahwa operasi militer Amerika Serikat di Karibia harus segera dihentikan karena dianggap melanggar prinsip kedaulatan negara dan norma hukum internasional.
“Presiden Nicolas Maduro menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil sikap tegas dan mengecam tindakan militer Amerika Serikat di wilayah Karibia, yang telah berdampak serius terhadap hak asasi manusia dan keamanan regional,” kata Yvan Gil saat membacakan surat tersebut.
Pemerintah Venezuela menilai kehadiran armada dan operasi laut AS di sekitar perairannya telah menciptakan tekanan militer yang berlebihan.
Caracas juga menuding tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap negara berdaulat, sekaligus ancaman langsung terhadap keselamatan warga sipil dan aktivitas ekonomi nasional, khususnya sektor energi dan pelayaran.
Alasan itu yang mendorong Maduro untuk menekankan PBB selaku otoritas yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi prinsip multilateralisme, menghormati kedaulatan negara, guna mencegah AS menggunakan kekuatan militer secara sepihak.
Ia juga meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk meninjau situasi di Karibia dan mengambil langkah konkret guna meredam eskalasi
Permintaan Venezuela kepada PBB ini menandai upaya diplomatik terbaru Caracas untuk menggalang dukungan internasional di tengah tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Amerika Serikat.
(Tribunnews.com / Namira)
