TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan membantah keras isu "mahar politik" dalam proses pemberian rekomendasi calon kepala daerah di internal partai.
Penegasan tersebut disampaikan oleh politisi PDIP Guntur Romli di tengah menguatnya wacana mahalnya biaya politik, termasuk tudingan adanya mahar pencalonan dalam Pilkada.
Guntur Romli menegaskan, PDIP tidak mengenal praktik mahar politik dalam menentukan dukungan kepada calon kepala daerah.
Menurutnya, jika terdapat persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada langsung, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem dan aturannya, bukan justru mengubah mekanisme pemilihan menjadi melalui DPRD.
"Terkait wacana Pilkada melalui DPRD yg disampaikan oleh salah satu partai atau yg lain: maka sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung & menolak wacana Pilkada melalui DPRD."
"Kalau pun ada masalah, itu yg harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yang tinggi, misalnya terkait ‘mahar politik’, di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu,” ujar Guntur Romli dalam akun X-nya (Twitter), @GunRomli, Rabu (24/12/2025).
Sebagai bukti, ia mencontohkan pencalonan Muzakir Manaf atau Mualem dalam pemilihan Gubernur Aceh.
Ia menegaskan Mualem memperoleh rekomendasi dari PDIP tanpa membayar sedikit pun kepada partai.
Guntur bahkan menyebut klaim tersebut dapat dikonfirmasi langsung kepada Mualem.
“Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi respons PDIP terhadap stigma lama yang kerap diarahkan kepada partai politik terkait praktik jual beli dukungan dalam kontestasi Pilkada.
PDIP menegaskan, keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan ideologis, rekam jejak, dan kapasitas calon, bukan atas dasar transaksi uang.
Baca juga: Airlangga Hartarto: Golkar Tidak Ada Mahar Politik
Dengan bantahan tersebut, PDIP berharap diskursus publik tidak lagi menyamaratakan seluruh partai politik dengan praktik mahar.
Dirinya justru mendorong pembenahan demokrasi elektoral secara lebih substansial.
Terpisah dari pernyataan Guntur Romli ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat menggaungkan sebagai partai super terbuka yang bisa dimasuki siapa saja.
PSI bahkan tidak membebankan biaya pendaftaran jika ada anak muda yang tertarik masuk dunia politik.
Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali usai Rapat Koordinasi Wilayah PSI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (14/12/2025).
"Insyaallah kami akan membuka diri untuk melakukan open recruitment terhadap tokoh-tokoh, anak-anak muda, tokoh-tokoh terbaik yang berminat untuk masuk politik," kata Ahmad Ali.
Tidak diketahui apakah pernyataan Ahmad Ali ini satir menyorot pada suatu parpol atau subjek lainnya.
Namun belakangan, PDIP melalui Guntur Romli mengeluarkan statement partainya tidak mengenal "mahar politik".
Kepada awak media, Ahmad Ali hanya menjelaskan PSI dirancang sebagai wadah atau rumah bagi kaum pergerakan.
Oleh karenanya tidak heran apabila PSI sekarang ini banyak diisi oleh aktivis dari organisasi-organisasi pergerakan.
"Sehingga kemudian kami membuka diri untuk kemudian menyiapkan wadah, menyiapkan rumah ini untuk kemudian diisi," jelas Ahmad Ali.
Ahmad Ali mengatakan PSI merupakan partai yang terbuka bagi semua kelompok.
Sehingga, pihaknya akan memfasilitasi seluruh elemen yang tertarik terjun di dunia politik tanpa pungutan biaya.
"Insyaallah difasilitasi oleh PSI tanpa ada pungutan biaya," ujar Ahmad Ali.
PSI, lanjutnya, ingin anak-anak muda yang memiliki pemikiran cerdas berani untuk terjun dalam politik praktis tanpa melihat latar belakang.
"Kami ingin kedepannya anak-anak muda yang punya pemikiran cerdas, yang punya mimpi untuk menjadi politisi, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena dia anak petani, karena dia orang desa, karena dia tidak lahir dari latar belakang politisi atau keluarga politisi atau orang kaya," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Taufik Ismail)
