TRIBUNJATIM.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto menyebut upaya pemerintah dalam memberantas korupsi diibaratkan bak Pandawa melawan Kurawa.

Filosofi Pandawa lawan Kurawa menggambarkan pertarungan antara kebenaran melawan kejahatan.

Pandawa adalah lima tokoh dalam kisah Mahabharata yang melambangkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

Sedangkan Kurawa merupakan kelompok seratus saudara sepupu Pandawa yang melambangkan keserakahan, ambisi kekuasaan, dan ketidakadilan.

Baca juga: Tampilan Uang Rp 6,6 Triliun Ditumpuk Setinggi 2 Meter Dipamerkan dari Hasil Sitaan Korupsi

Filosofi itu diungkap sebagai pihak yang benar mendapat perlawanan dari pihak yang jahat.

Ucapan Prabowo itu disampaikan saat memberikan penghargaan atas kinerja Satgas PKH yang telah melakukan penyelamatan keuangan negara.

Salah satunya penyelamatan uang tunai senilai Rp6.625.294.190.469,74.

Prabowo menyamakan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan atau the good against evil.

“Kita mengakui ribuan tahun sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa selalu ada pihak yang menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Kurawa dan Pandawa. The good against evil,” kata Prabowo di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurut Prabowo, praktik korupsi telah lama merusak berbagai lembaga dan organisasi di Indonesia.

Ia menyebut koruptor kerap menyuap pejabat di berbagai tingkatan demi melanggengkan kepentingannya.

“Kita tahu setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor-koruptor yang menyogok pejabat di setiap eselon. Ini harus kita lawan, dan ini sedang kita lawan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan jajaran Satgas PKH berada di garis depan dalam upaya penegakan hukum tersebut.

Ia meminta seluruh aparat tidak gentar menghadapi tekanan maupun perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya.

“Saudara-saudara adalah ujung tombak. Jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar, jalan yang mulia, membela kebenaran dan keadilan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa rakyat berada di belakang upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

“Apapun anasir-anasir dan pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia kuat, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita,” tandasnya.

Acara itu dihadiri CEO Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudho Sadewa, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Prabowo Sebut Uang Sitaan Rp 6,6 Triliun Bisa untuk Bangun 100.000 Rumah Korban Bencana Sumatra

Prabowo sebut uang Rp 6,6 triliun bisa untuk membangun 100 ribu rumah

Presiden Prabowo Subianto menyebut jika uang senilai Rp 6,6 triliun hasil sitaan korupsi bisa dipakai untuk membangun 100 ribu rumah untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Uang Rp 6,6 triliun itu merupakan hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Selain untuk membangun rumah, Prabowo juga menambahkan uang itu bisa saja digunakan untuk merenovasi 6000 sekolah. 

Pernyataan presiden diungkap ketika hadir dalam penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif oleh Satgas PKH di Jakarta pada hari ini, Rabu (24/12/2025).

Baca juga: Prabowo Diklaim Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektarpun di Bumi Indonesia, Hashim Minta Tak Sebar Hoaks

Prabowo menerangkan uang hasil sitaan Satgas PKH bisa dimanfaatkan untuk renovasi sekolah hingga pembangunan hunian tetap untuk korban bencana.

Jika Rp6 triliun ini digunakan untuk renovasi sekolah, Prabowo menyebut akan ada enam ribu sekolah yang bisa direnovasi.

Lalu, jika digunakan untuk membangun hunian tetap, akan ada 100 ribu rumah yang bisa dibangun untuk korban bencana banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Sebagai contoh, Rp6 triliun yang ada disini ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6 ribu sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi (Korban Bencana Sumatra), 100 ribu rumah, hunian tetap."

"Padahal kebutuhannya untuk tiga provinsi ini, mendekati 200 ribu rumah. Dengan ini saja (Rp 6 triliun hasil rampasan Satgas PKH) 100 ribu rumah sudah terbayar," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan uang Rp 6 triliun ini adalah hasil sitaan Satgas PKH dari 20 korporasi atau perusahaan.

Perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang ingkar dan memenuhi kewajiban perawatan hutan.

"Bayangkan berapa korporasi, 20 perusahaan ini. 20 perusahaan ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka, yang bisa menyelamatkan hidupnya 100 ribu saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya," imbuh Prabowo.

Total kerugian negara yang berhasil disita oleh Satgas PKH kali ini adalah Rp 6.625.294.190.469,74.

Tak hanya menyita uang, Satgas PKH juga telah berhasil menyelamatkan empat juta hektare lebih kawasan hutan dan menyerahkan kembali ke negara.

Hasil penyelamatan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan kemudian diserahkan lagi kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala lembaga.

Kegiatan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara ini turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Singgung Media, Influencer hingga Vlogger Saat Apresiasi Kerja Satgas PKH

Prabowo menyinggung peran influencer dan media saat memberikan apresiasi kepada Satgas PKH yang dinilainya bekerja dalam kondisi sulit dan jauh dari sorotan publik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat memberikan penghargaan atas kinerja Satgas PKH yang telah melakukan penyelamatan keuangan negara.

“Saya berterima kasih atas nama negara, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit, di medan-medan yang sulit,” ujar Prabowo di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Prabowo menyebut proses penertiban kawasan hutan bukan pekerjaan ringan.

Satgas PKH harus melakukan verifikasi hingga jutaan hektare lahan, sekaligus menghadapi berbagai bentuk perlawanan di lapangan.

“Harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare, tidak sedikit luas lahan. Jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi,” katanya.

Ia juga mengungkapkan adanya tekanan dan perlawanan terhadap petugas, termasuk melalui hasutan terhadap masyarakat dan keterlibatan preman bayaran.

“Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita pahami, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas,” lanjutnya.

Kinerja Satgas PKH Jauh dari Sorotan

Prabowo menegaskan bahwa kerja-kerja Satgas PKH dilakukan jauh dari sorotan media dan figur publik atau influencer.

“Ini dilakukan di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger, dan sebagainya,” ucapya.

Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa para petugas tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan loyalitas kepada negara.

“Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita,” tandasnya.

Berikut rincian barang bukti yang diserahkan oleh Satgas PKH, sebagai berikut:

Penyerahan Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha

Penyerahan Uang Hasil Penagihan Denda Administratif Kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000

Penyerahan Uang Hasil Penyelamatan Keuangan Negara atas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan

RI sebesar Rp4.280.328.440.469,74

Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menorehkan capaian sebagai berikut:

Menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58  hektar atau mencapai lebih dari 400 persen dari target yang ditetapkan dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp 150 triliun.

Menyerahkan lahan kawasan hutan hasil Penguasaan Kembali kepada kementerian terkait seluas 2.482.220,343 hektar), dengan rincian:

Diserahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, seluas 1.708.033,583 Ha, lahan perkebunan kelapa sawit

Diserahkan kepada Kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali, seluas 688.427 Ha yang merupakan lahan kawasan hutan konservasi

Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dihutankan 81.793,00 yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo