BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto siap bertaruh nyawa demi membela kepentingan rakyat Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa praktik ilegal dan korupsi yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan Indonesia.
Jika dibiarkan, kata Prabowo kondisi tersebut dapat membuat negara kolaps.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan penghargaan atas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 6.625.294.-190.469,74 atau sekitar Rp 6,6 triliun.
“Negara itu ibarat tubuh manusia. Kekayaan negara adalah darahnya. Kalau darah terus bocor setiap hari, ujungnya tubuh akan mati,” kata Prabowo di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Baca juga: Sosok Kolonel Amrul Huda, Komandan Satgas PKH Babel Pemburu Ekskavator Tambang Perambah Hutan
Ia menggambarkan, negara yang terus kehilangan kekayaan akibat perampokan sistematis akan mengalami nasib serupa dengan tubuh yang kehabisan darah.
“Kalau badan manusia terus bocor, di ujungnya kolaps dan mati. Negara juga sama, kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri,” ujarnya.
Presiden membeberkan sejumlah modus kebocoran kekayaan negara, mulai dari laporan palsu praktik under invoicing, penyuapan pejabat, hingga penyelundupan barang keluar dan masuk wilayah Indonesia.
Baca juga: Terbongkar Cara Ekstrem Penambang Hilangkan Jejak dari Satgas PKH, Sengaja Kubur Ekskavator 6 Meter
“Laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, penyelundupan keluar dan masuk. Kalau seperti ini, bagaimana negara bisa bertahan?” ucapnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut memang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan Indonesia. Meski kerap mendapat cibiran ketika menyinggung adanya campur tangan kekuatan asing, ia menegaskan tidak gentar.
“Saya dipilih dan dilantik oleh rakyat Indonesia. Kalau saya bicara soal kekuatan asing lalu diketawakan, saya tidak peduli,” tegasnya.
Bahkan, Prabowo menyatakan kesiapannya berkorban demi rakyat dan negara.
“Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Mati untuk rakyat adalah kehormatan bagi saya,” ujarnya disambut tepuk tangan.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH yang dinilainya bekerja dalam kondisi sulit dan jauh dari sorotan publik.
“Saudara-saudara bekerja di medan yang sulit, jauh dari kamera, jauh dari sorotan media, bahkan dari para influencer. Tapi saudara tetap bekerja karena kesetiaan kepada NKRI dan cinta kepada bangsa,” katanya.
Prabowo mengungkapkan, penertiban kawasan hutan bukan perkara mudah.
Satgas PKH harus memverifikasi jutaan hektare lahan dan menghadapi berbagai bentuk perlawanan, termasuk tekanan korporasi, hasutan terhadap masyarakat, hingga aksi preman bayaran.
“Upaya menghambat verifikasi, penyelidikan, investigasi itu nyata. Ada rakyat yang dihasut, ada preman-preman yang dibayar untuk melawan petugas,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan seluruh aparat agar tetap memegang teguh integritas dan membela kepentingan rakyat.
“Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita menghadap Tuhan dengan membela kebenaran dan
menyelamatkan masa depan bangsa,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden menghadiri penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan
hutan tahap kelima seluas 896.969,143 hektare kepada negara.
Selain itu, turut diserahkan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan sebesar Rp 2,34 triliun serta uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp 4,28 triliun.
Dalam kurun 10 bulan terakhir, Satgas PKH tercatat telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare atau lebih dari 400 persen dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan mencapai lebih dari Rp 150 triliun.
Sebagian lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total luas 2.482.220,343 hektare.
Dari jumlah tersebut, seluas 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara, sementara 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dipulihkan.
Adapun lahan seluas 81.793 hektare di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan.
Di tempat yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menagih denda administrasi sebesar Rp 2,34 triliun kepada 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang. Adapun total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 4 juta hektare.
“Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp 2.344.965.750, yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel,” ujar Burhanuddin dalam acara penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar
Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
Dari total 4 juta hektare yang berhasil dikuasai, Satgas PKH akan menyerahkan kembali kawasan hutan yang merupakan lahan perkebunan kelapa sawit, dengan total luas 896.969 hektare ke kementerian/lembaga terkait.
Sementara itu, lahan kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi akan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk dipulihkan kembali.
Kejaksaan memprediksi, potensi penerimaan negara dari denda administratif atas kegiatan sawit dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan mencapai Rp 142,23 triliun pada 2026.
“Potensi denda administratif sektor sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi denda administratif sektor pertambangan sebesar Rp 32,63 triliun,” ujar Burhanuddin. (Tribunnews.com
