TRIBUN-TIMUR.COM, WAJO – Satuan Intelkam Polres Wajo mencatat sebanyak 11.105 pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sepanjang tahun 2025.
Demikian diungkapkan Kasat Intel Polres Wajo, IPTU Zulkarnain, saat ditemui Tribun-Timur.com di lobi Mapolres Wajo, Jumat (26/12/2025).
"Betul, kami menerima permohonan pembuatan SKCK sekitar 11 ribu lebih, mulai Januari hingga Desember 2025," ujarnya sambil mengenakan kemeja putih khas.
Lanjut dia, proses pelayanan SKCK dipadati warga hampir setiap hari kerja.
"Jam operasional pelayanan SKCK setiap Senin sampai Jumat, pukul 08.00 hingga 15.00 Wita," tambahnya.
Permohonan SKCK tahun ini didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Didominasi PPPK pada bulan September. Bahkan, kami membuka layanan 24 jam waktu itu. Selebihnya untuk pendaftaran kerja dan sekolah kedinasan lainnya," jelas IPTU Zulkarnain.
Di tahun ini pula, permohonan pembuatan SKCK dilakukan secara online.
"Betul, sekarang sudah online. Pemohon hanya perlu mengunduh aplikasi Super App Polri di Play Store atau App Store, kemudian mengisi data melalui menu 'Ajukan SKCK'," jelasnya.
"Setelah data diisi, pemohon mengambil barcode pembayaran di aplikasi, lalu datang ke Polres dengan membawa fotokopi dokumen pendukung (KTP, KK, Akta/Ijazah, Pas Foto, Kartu BPJS) serta barcode untuk validasi dan pencetakan SKCK," sambungnya.
Biaya pengurusan SKCK dikenakan tarif Rp30 ribu.
"Sebenarnya ini bukan biaya administrasi, tapi biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tegasnya.
Meski begitu, pemohon tetap perlu datang ke kantor polisi untuk mengambil dokumen fisik.
"Tetap harus ke kantor untuk mengambil dokumen fisiknya. Ini setidaknya efisiensi waktu pendaftaran saja," paparnya.
Sementara itu, warga Lapongkoda, Toni (34), mengaku pembuatan SKCK saat ini lebih cepat dan mudah.
"Bagus, karena cepat. Kita hanya daftar lewat aplikasi, setelah semuanya selesai langsung ke Polres untuk ambil fisik," ujarnya di sebuah warung kopi di Jalan Kalimantan, siang ini.
"Hanya saja kadang ada gangguan jaringan dari pusat, tapi tidak apa-apa. Setidaknya sudah ada solusi agar tidak antre di kantor polisi," tambah Toni. (*)
