TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ilham Ari Fauzi digadang-gadang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Apalagi, dirinya sempat maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar mendampingi Indira Jusuf Ismail pada 2024 lalu.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto, menilai Ilham sebagai figur muda yang memiliki kecerdasan dan pemimpin potensial.
Menurutnya, performa Ilham selama Pilwali Makassar kapasitasnya tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bahkan, hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024 menjadi acuan untuk melihat kekuatan dan kapasitas Ilham Ari Fauzi.
“Saya kira dia meskipun masih muda, tetapi merupakan anak yang cukup cerdas. Itu terbukti dari performanya di Pilwali Makassar kemarin yang tidak mengecewakan dan justru banyak mencuri perhatian,” katanya saat dihubungi Tribun Timur, Sabtu (27/12/2025).
Baca juga: Sosok Dua Gen-Z Pimpin Parpol di Sulsel: Anak Rusdi Masse Kendalikan PSI, Anak Amir Uskara PPP
Pada Pilwali 2024 lalu, pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi meraih suara ketiga dengan 81.405 suara atau 13,96 persen.
Ali menyebut, penampilan Ilham selama Pilwali dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai kelayakannya memimpin partai.
Ia melihat potensi Ilham jauh lebih besar dibandingkan berbagai anggapan yang berkembang sebelumnya.
“Dengan kemampuannya, saya justru lebih melihat potensinya. Setelah melihat performanya di Pilwali, saya malah memuji dia,” ungkapnya.
Meski demikian, Ali juga menyoroti sejumlah catatan yang berpotensi menjadi tantangan bagi Ilham.
Salah satunya adalah isu politik dinasti yang kerap dilekatkan oleh lawan-lawan politik.
Posisi ayah Ilham yakni Amir Uskara memiliki pengaruh kuat di internal PPP dinilai dapat menjadi bahan serangan politik.
“Polemik pasti akan muncul dari situ. Posisi ayahnya yang cukup berpengaruh di PPP tentu akan menjadi pertimbangan sekaligus isu kampanye yang dimanfaatkan lawan politik,” ujarnya.
Menurutnya, secara personal Ilham memiliki kualitas yang mumpuni.
Namun, latar belakang keluarga dinasti politik besar juga berpotensi menjadi kelemahan, mengingat sentimen publik terhadap politik dinasti masih cukup kuat.
“Kita tahu salah satu bentuk pencitraan politik di media adalah memusuhi dinasti politik. Isu ini bisa ramai di media sosial dan memicu hujatan,” ujarnya.
Meski begitu, Ali menilai tantangan tersebut bisa dihadapi apabila Ilham mampu menunjukkan kerja nyata dan tindakan politik yang konkret.
Ia mencontohkan pengalaman Ilham di Makassar, di mana pada awalnya banyak masyarakat meragukan kapasitasnya karena faktor ayah.
“Setelah tampil di beberapa debat dan kampanye terbuka, masyarakat justru menjadi lebih kagum. Ini menunjukkan, tindakan performatif bisa melawan citra dinasti politik,” katanya.
Lebih lanjut, Ali menilai sosok Ilham merepresentasikan kebutuhan akan kepemimpinan muda.
Menurutnya, pergeseran kepemimpinan ke generasi muda tidak terlepas dari tuntutan penguasaan teknologi dan aksi nyata di lapangan.
“Dengan performa, kecerdasan, dan penampilan khas anak muda, Ilham cukup relevan," ungkapnya.
"Meski etika konservatif dan ketidaksukaan terhadap politik dinasti masih menjadi hambatan, yang terpenting adalah pembuktian kapasitas,” tambah dia.
Ali menekankan, jika Ilham mampu menunjukkan kemampuan dan kepemimpinan yang kuat, latar belakang dinasti politik tidak lagi menjadi persoalan utama.
“Yang harus dibuktikan adalah bahwa meskipun berasal dari dinasti politik, dia tetap memiliki kemampuan yang sangat baik. Itulah yang seharusnya didorong dan dikampanyekan,” jelasnya.
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan, isu dinasti politik kerap disalahartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Padahal, menurutnya, demokrasi justru memberikan hak yang sama kepada setiap kader untuk berkiprah di partai, tanpa memandang latar belakang keluarga.
“Mengenai isu dinasti politik dalam struktur partai, hal tersebut tidak dilarang dalam demokrasi selama yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kemampuan,” katanya.
Ia menekankan, yang tidak dibenarkan dalam kehidupan berdemokrasi adalah ketika seseorang yang tidak memiliki kompetensi justru dipaksakan untuk menduduki jabatan strategis.
Apalagi, kaya dia, orang tersebut hanya memiliki faktor kedekatan atau hubungan keluarga.
“Yang tidak boleh itu kalau orang yang tidak punya kemampuan dipaksakan menduduki jabatan,” ungkapnya.
Mardiono mengatakan, PPP membuka ruang yang sama bagi seluruh kader untuk berkontribusi dan menduduki posisi struktural di partai.
Penilaian terhadap kader, kata dia, harus didasarkan pada kualitas, kinerja, dan loyalitas terhadap partai.
“Selama memiliki kompetensi, setiap kader memiliki hak yang sama tanpa melihat latar belakang keluarganya,” jelasnya.(*)
