Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dana untuk proyek timbunan tanah bagi pembangunan Sekolah Rakyat bersumber dari APBK-P tahun 2025, mencapai Rp2,5 miliar. 

Proyek timbunan itu terus dipacu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie.

Mengingat pada tahun 2026, akan dibangun gedung Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp200 miliar.

Proses pembangunan gedung untuk Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp200 miliar, akan dilaksanakan sekitar Maret 2026. 

"Kita terus pacu penimbunan tanah di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, karena target kami Desember 2025 harus selesai," kata Pelaksana Harian (Plh) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Mutahar, ST, MAP kepada Serambinews.com, Minggu (28/12/2025).

Ia menyebutkan, anggaran untuk penimbunan lokasi Sekolah Rakyat sebesar Rp2,5 miliar, bersumber dari APBK-P 2025, yang dikerjakan sistem swakelola. 

Baca juga: Sekolah Rakyat di Nagan Raya Mulai Dibangun, Bupati TRK Pantau Langsung

Pihak dinas telah melakukan koordinasi dengan Kejari Pidie terhadap kegiatan penimbunan dilakukan secara swakelola. 

Dan, secara aturan dibolehkan terhadap kegiatan penimbunan.

Ia mengatakan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berada di atas lahan seluas lima hektare milik Pemkab Pidie. 

Saat ini, proses administrasi terhadap legalitas lahan telah selesai dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan BPN Kabupaten Pidie. 

Pun demikian, koordinasi tetap dilakukan setiap saat. 

“Penimbunan itu sebagai tahapan awal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan perencanaan,” ujarnya. 

Baca juga: Menko Polkam RI dan Bupati Aceh Besar Tinjau Sekolah Rakyat di Darussaadah

Dikatakan dia, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Pidie, termasuk penimbunan lahan Sekolah Rakyat, menghadapi tantangan akibat banjir bandang terjadi di Pidie. Sehingga Dinas PUPR harus fokus pada pemulihan pasca banjir. 

Selain itu, pascabanjir bandang, kebutuhan alat berat sangat tinggi, sementara ketersediaan kami terbatas. 

Begitu juga tenaga teknis yang harus bekerja di banyak titik secara bersamaan. 

Pun begitu, Dinas PUPR Pidie tetap mengatur skala prioritas supaya program strategis nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, dapat berjalan tanpa mengabaikan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur dasar masyarakat.

Plh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pidie, Ridwanto, SM mengajak, seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat terlaksana dengan baik.

“Kami mohon dukungan masyarakat. Satu sisi kami fokus pemulihan pascabencana, di sisi lain pembangunan pendidikan tetap harus berjalan,” pungkasnya. 

Baca juga: Menko Polkam RI dan Bupati Aceh Besar Tinjau Sekolah Rakyat di Darussaadah

Berdasarkan penelusuran bahwa proyek timbunan tanah diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya bagian ketiga tentang swakelola.(*)