TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang, mengungkapkan sejumlah catatan penting dari hasil pemeriksaan Semester II tahun 2025 yang menyoroti sektor pendidikan dan pengelolaan dana Pilkada.

Berdasarkan hasil audit tersebut, BPK menemukan bahwa data sarana dan prasarana pendidikan di tingkat kabupaten/kota belum sepenuhnya mutakhir serta belum sepenuhnya selaras dengan prioritas kebutuhan nyata di lapangan.

"Pemeriksaan ini bertujuan memastikan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan benar-benar sesuai kebutuhan, sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” jelas Paula Henry Simatupang pada Senin (29/12/2025).

Tantangan Akuntabilitas dan Respons Gubernur Terkait Kebutuhan Masyarakat

Meskipun pengelolaan anggaran KPU dan Bawaslu dinilai sudah sesuai ketentuan, Paula menyebut adanya potensi keterlambatan tindak lanjut rekomendasi akibat dinamika politik di daerah.

"Tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah berpotensi mengalami keterlambatan karena konsentrasi kepala daerah yang terbagi dengan kondisi terkini serta tahapan proses demokrasi, khususnya Pilkada," ucap Paula menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa apa yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah harus sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar nyata.

“Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja, tetapi masyarakat justru merasakan hal yang sebaliknya,” tegas Bobby saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut di Auditorium BPK Sumut.

Komitmen Pemprov Sumut di Tengah Situasi Darurat Bencana

Bobby Nasution juga menyampaikan apresiasi atas pengawasan BPK dan mengakui adanya tantangan besar bagi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program di lapangan, terutama saat menghadapi situasi darurat.

Ia menjelaskan bahwa fokus jajarannya sempat terpecah karena harus menangani bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara sehingga memengaruhi proses penyampaian opini atau penjelasan kepada tim pemeriksa.

“Kami mohon maaf apabila dalam proses penjelasan maupun penyampaian opini masih terdapat kekurangan. Fokus OPD sempat terbagi karena kondisi darurat bencana. Namun demikian, komitmen kami tetap pada pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan LHP,” pungkas Bobby.

(cr5/tribun-medan.com)